CIANJUREKSPRES.ID- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dibanding kondisi normal. Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat koordinasi penanganan persampahan dan mitigasi dampak kemarau panjang di Jawa Barat yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).
Menurut Faisal, Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret lalu dan diperkuat oleh laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dirilis pada 2 Juni 2026.
BMKG mencatat indeks ENSO hingga akhir Mei 2026 telah mencapai angka +1,0 yang mengindikasikan kondisi El Nino. Selain itu, sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Khusus untuk Jawa Barat, sebagian besar wilayah diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan di beberapa daerah berlanjut hingga September. Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan kondisi lebih kering dari rata-rata tahunan.
Faisal menjelaskan bahwa karakteristik musim kemarau di Jawa Barat berbeda-beda pada setiap wilayah. Daerah pesisir utara umumnya lebih dahulu memasuki musim kemarau, sementara kawasan seperti Bogor masih berpotensi mengalami hujan karena memiliki karakteristik iklim yang berbeda.
BMKG memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, tergantung kondisi wilayah masing-masing. Oleh karena itu, informasi terkait cuaca, hari tanpa hujan, dan potensi kekeringan akan terus diperbarui sebagai bahan mitigasi bagi pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD untuk mulai memetakan daerah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Salah satu upaya yang akan terus dilakukan adalah penyediaan sumber air bersih melalui program pengeboran sumur bagi masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat setiap tahun menghadapi persoalan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Karena itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih guna mengurangi dampak yang ditimbulkan.
BMKG juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.
Melalui kerja sama seluruh pihak, upaya mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan mampu meminimalkan risiko kekeringan, menjaga ketersediaan air bersih, mendukung ketahanan pangan, serta mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem.
