Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil kebijakan tegas dengan menghentikan sementara operasional sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Indonesia Timur, terhitung mulai 1 April 2026.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan karena sejumlah SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ia menegaskan bahwa penghentian sementara ini berlaku bagi seluruh SPPG di wilayah III yang belum memenuhi dua persyaratan tersebut.
Menurutnya, keberadaan SLHS dan IPAL merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi guna menjamin keamanan pangan sekaligus menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rudi menekankan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari aspek keamanan makanan maupun pengelolaan limbah, demi melindungi kesehatan para penerima manfaat.
Sebelumnya, BGN telah memberikan waktu kepada seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga tenggat yang ditentukan, masih ada sejumlah unit yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.
Ke depan, BGN akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. SPPG yang telah memenuhi seluruh ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi.
Rudi juga mendorong agar SPPG yang terdampak segera melakukan perbaikan dan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, sehingga dapat mengajukan kembali izin operasional dan kembali memberikan layanan kepada masyarakat.
