CIANJUREKSPRES.ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cianjur menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Darurat, Cianjur Melarat, PMII Menggugat” di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang dinilai berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia. Sedikitnya terdapat lima tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah melalui DPRD Kabupaten Cianjur.
Pertama, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kedua, mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta membuka ruang korupsi secara sistematis.
Selanjutnya, PMII meminta pemerintah mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mereka juga menolak Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dianggap tidak berjalan optimal dan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, massa aksi turut menyuarakan penolakan terhadap dwifungsi TNI-Polri demi menjaga supremasi sipil dan demokrasi.
Usai menyampaikan aspirasi, massa aksi melakukan dialog dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, dialog tersebut berakhir dengan kekecewaan dari pihak PMII yang menilai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur tidak konsisten terhadap hasil pembahasan yang telah disepakati bersama.
Koordinator Lapangan Aksi, Fauzi Rohmat, mengatakan Ketua DPRD sebelumnya menyatakan kesediaan menerima aspirasi serta menyampaikan sikap terhadap tuntutan yang diajukan mahasiswa. Namun, ketika diminta menandatangani pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen, Ketua DPRD disebut menolak dan meninggalkan lokasi aksi.
“Kami kecewa terhadap sikap Ketua DPRD yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat dialog. Ketika komitmen itu hendak dituangkan dalam bentuk tertulis, beliau justru menolak menandatangani dan meninggalkan massa aksi. Ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam merespons aspirasi rakyat,” ujar Fauzi.
Sementara itu, Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani, menegaskan bahwa mahasiswa hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bukan sekadar melakukan aksi simbolis.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat dan berharap DPRD sebagai representasi rakyat menunjukkan komitmen yang nyata. Sangat disayangkan ketika ruang dialog yang telah dibangun tidak menghasilkan keberanian untuk menyatakan sikap secara tertulis,” kata Nur Alim.
PMII Cianjur menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah. Organisasi mahasiswa tersebut juga menyatakan siap menggelar Perlawanan Jilid II sebagai bentuk tekanan moral dan langkah lanjutan apabila aspirasi yang mereka suarakan tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai.
Menurut PMII Cianjur, gerakan tersebut akan terus dilakukan hingga tuntutan yang disampaikan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang nyata dari para pemangku kebijakan.
