CIANJUR,CIANJUREKSPRES.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Asep Riyatman telah merampungkan agenda reses masa persidangan I tahun 2026-2027 di Daerah Pemilihan (Dapil) 5.
Penjaringan aspirasi masyarakat menyasar enam kecamatan di wilayah Cianjur Selatan, yakni Kecamatan Pasirkuda, Takokak, Sukanagara, Campakamulya, Pagelaran, dan berakhir di Kecamatan Campaka.
“Dalam rangkaian dialog serap aspirasi tersebut, mayoritas masyarakat secara lantang mengingatkan dan mempertanyakan sejauh mana realisasi serta capaian 10 Program Unggulan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Cianjur,” ujar Asep Riyatman dalam keterangan tertulisnya, Minggu 8 November 2026.
” Warga di berbagai pelosok desa menaruh harapan besar agar program-program kedewanan maupun janji politik pemerintah daerah dapat segera dirasakan dampaknya secara nyata menjelang dua tahun masa jabatan berjalan,” sambungnya.
Asep memaparkan sejumlah aspirasi masyarakat di dapil 5. Seperti di Kecamatan Pasirkuda, dampak kemarau panjang yang sempat melanda membuat warga di Desa Simpang, khususnya di wilayah Simpang Pasir Angin, mendesak penyediaan fasilitas air bersih.
“Warga berharap pemerintah daerah membangun Sistem Pipanisasi Air Minum (SPAM). Pembangunan ini diusulkan berpusat di area pesantren agar manfaatnya bisa dikelola dan dinikmati bersama oleh para santri serta warga sekitar,” katanya.
Beralih ke Kecamatan Takokak, warga di Desa Pasawahan dan Desa Cisujen fokus menyuarakan kebutuhan sektor pertanian dan infrastruktur rawan bencana. Petani di Cisujen sangat mengharapkan adanya bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dari APBD daerah, mengingat bantuan pusat selama ini mayoritas hanya berupa alat mesin pertanian.
“Sementara itu, tokoh masyarakat Pasawahan mendesak pembangunan jembatan permanen di Kampung Muara yang kerap kali putus akibat luapan banjir tahunan, demi menjaga urat nadi perekonomian lokal,” tutur Asep.
Lebih lanjut dia menjelaskan, tuntutan mengenai infrastruktur dasar dan kejelasan jaminan layanan kesehatan juga mengemuka di Kecamatan Sukanagara.
“Warga mempertanyakan integrasi jaminan kesehatan dari program Gubernur Jawa Barat dan Bupati Cianjur agar tidak membebani operasional Puskesmas setempat,” paparnya.
Sedangkan di Desa Sukasirna, Kecamatan Campakamulya, warga mengeluhkan persoalan kondisi jalan kabupaten menuju batas Cilangari Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cibanggala Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur agar segera dituntaskan sehingga tidak terus menerus tergerus longsor.
” Berkaca pada periode lalu di mana anggota dewan harus patungan pribadi demi membantu pengecoran jalan desa yang rawan longsor,” ungkap Asep.
Sementara di Desa Pangadegan, Kecamatan Pagelaran, persoalan pascabencana pergeseran tanah menjadi sorotan utama. Warga mempertanyakan kelanjutan sisa perbaikan jalan kabupaten serta meminta kepastian solusi penanganan struktur tanah yang rawan bergerak.
“Tak hanya itu, warga juga menagih realisasi janji pembangunan berbasis RT dari hasil rembug warga yang dinilai belum berjalan maksimal,” tegas Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur tersebut.
Menutup rangkaian reses di Kecamatan Campaka, Asep menampung aspirasi masyarakat terkait masalah pendidikan dan hibah keagamaan.
“Masyarakat menuntut keterbukaan informasi dan sosialisasi kuota beasiswa kuliah di Cianjur agar anak-anak daerah bisa meningkatkan indeks pendidikan lokal secara tercatat. Warga juga mempertanyakan kepastian realisasi program bantuan sarana prasarana serta hibah senilai Rp300 juta untuk lembaga keagamaan, seni, budaya, serta kelompok tani/ternak yang hingga kini terus dinantikan oleh masyarakat di seluruh kecamatan,” pungkasnya.
