Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang baik akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional dan perbaikan berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Menurutnya, perlindungan terhadap aset dan sumber daya negara merupakan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Ia menilai kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai apabila kekayaan negara terus disalahgunakan atau diambil untuk kepentingan tertentu.
Presiden juga memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atas upaya penyelamatan aset negara yang telah dilakukan. Meski begitu, ia menegaskan masih banyak potensi kekayaan negara bernilai besar yang harus diamankan.
Ia menyebut perjuangan pemerintah dalam menyelamatkan aset negara masih panjang, dengan potensi kerugian mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Karena itu, pemerintah menegaskan tidak ada pilihan selain memastikan langkah penyelamatan aset negara dapat dilakukan secara maksimal.
Prabowo menegaskan negara akan terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan. Menurutnya, penegakan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat negara dan membangun kebangkitan nasional.
Selain menyoroti penegakan hukum, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sektor yudikatif sebagai bagian dari pembangunan sistem peradilan yang berintegritas. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah strategis untuk menjaga independensi lembaga peradilan sekaligus mencegah praktik suap.
Presiden menilai hakim harus mendapatkan penghormatan, dipilih secara baik, dan diberikan penghasilan yang layak agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari intervensi.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta seluruh aparat peradilan menjaga integritas serta menghadirkan keadilan nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa setiap putusan pengadilan akan selalu diperhatikan dan dinilai langsung oleh rakyat.
Prabowo juga menegaskan kepada para hakim agar menyadari bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan mampu menilai setiap bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses hukum.
