CIANJUREKSPRES.ID- Sejarah pembangunan jalan di Pulau Jawa tidak dapat dilepaskan dari masa kolonial ketika bangsa Eropa menguasai wilayah Nusantara. Pada masa tersebut, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan dan administrasi pemerintahan kolonial.
Salah satu tokoh penting dalam sejarah pembangunan jalan di Jawa adalah Herman Willem Daendels. Ia diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 28 Januari 1807 oleh Raja Belanda saat itu. Daendels memiliki dua tugas utama, yakni mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman musuh serta melakukan pembenahan sistem administrasi pemerintahan.
Pada awal abad ke-19, kekuasaan di Nusantara berada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk memperkuat kontrol wilayah sekaligus memperlancar mobilitas, Daendels membangun jalan besar yang dikenal sebagai Jalan Raya Pos atau Groote Postweg. Jalan ini membentang dari Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur, dengan panjang sekitar 1.000 kilometer.
Pembangunan jalan tersebut bertujuan menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa, khususnya wilayah pedalaman. Pada jarak tertentu, sekitar 15 hingga 60 kilometer, didirikan kota-kota kecil sebagai titik persinggahan menuju kota berikutnya. Beberapa kota seperti Sumedang dan Majalengka berkembang karena keberadaan jalur ini. Jarak tersebut disesuaikan dengan kemampuan perjalanan kuda yang pada masa itu menjadi alat transportasi utama.
Meski dikenal sebagai proyek besar pada zamannya, gagasan pembangunan jalan ini sebenarnya bukan sepenuhnya ide Daendels. Ia menjalankan instruksi dari pemerintah Belanda yang meniru kebijakan pembangunan jalan yang sebelumnya dilakukan oleh Napoléon Bonaparte di Eropa. Pada masa itu, Napoleon membangun jaringan jalan besar yang menghubungkan berbagai kota penting untuk mempercepat komunikasi dan distribusi pos.
Pembangunan yang Menelan Banyak Korban
Proyek pembangunan Jalan Raya Pos dilakukan dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar satu tahun. Namun di balik keberhasilan tersebut, proyek ini menelan banyak korban jiwa. Para pekerja berasal dari kerja paksa maupun kerja wajib yang dipimpin oleh para bupati di daerah masing-masing.
Dalam beberapa catatan sejarah, pembangunan jalan ini diperkirakan menyebabkan sekitar 30.000 korban jiwa akibat kelelahan, penyakit, serta kondisi kerja yang berat. Sumber dari Inggris bahkan mencatat sedikitnya 12.000 orang meninggal selama proses pembangunan.
Kisah Perlawanan Pangeran Kornel
Tidak semua pemimpin daerah menyetujui kebijakan keras Daendels. Salah satu yang menolak adalah Bupati Sumedang yang dikenal dengan nama Pangeran Kornel. Ia menentang pembangunan jalan yang melewati wilayah berbatu dan berbahaya karena menyebabkan banyak pekerja meninggal.
Keberanian Pangeran Kornel tersebut kemudian dikenang melalui penamaan kawasan Cadas Pangeran, yang menjadi salah satu bagian penting dalam jalur Jalan Raya Pos.
Awal Pertumbuhan Kota Bandung
Pembangunan Jalan Raya Pos juga berpengaruh terhadap perkembangan beberapa kota di Jawa Barat, termasuk Bandung. Dalam sebuah peristiwa yang dikenal dalam sejarah kota, Daendels pernah meminta Bupati Bandung saat itu, R.A.A. Wiranatakusumah II, untuk membangun sebuah kota baru di sekitar jalur tersebut.
Permintaan tersebut akhirnya mendorong pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung ke kawasan yang kini menjadi pusat Kota Bandung. Karena perannya dalam pengembangan wilayah tersebut, Wiranatakusumah II sering dianggap sebagai tokoh pendiri Kota Bandung.
Perkembangan Jalan pada Masa Berikutnya
Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles (1811–1816), pembangunan jalan di Pulau Jawa terus berkembang dengan adanya jalur-jalur baru menuju daerah pedalaman. Pembangunan ini semakin berkembang seiring munculnya perkebunan-perkebunan di wilayah Priangan yang subur.
Sejumlah jalan penghubung kemudian dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti jalur Bandung–Ciwidey, Bandung–Lembang–Subang, dan Bandung–Pangalengan. Jalan-jalan tersebut terhubung dengan Jalan Raya Pos yang menjadi sumbu utama jaringan transportasi saat itu.
Selain untuk kepentingan ekonomi, beberapa jalan juga dibangun untuk menunjang kegiatan wisata, seperti akses menuju Gunung Papandayan dan Gunung Tangkuban Perahu.
Pembangunan Jalan Setelah Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan dan pembangunan jalan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Di Jawa Barat, pembangunan jaringan jalan terus berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain pembangunan jalan baru, pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas serta perbaikan konstruksi jalan yang sudah ada. Wilayah Jawa Barat bagian selatan yang sebelumnya belum memiliki banyak akses jalan juga mulai mendapatkan perhatian pembangunan.
Awal Pembangunan Jalan Tol di Indonesia
Perkembangan infrastruktur jalan di Indonesia semakin pesat dengan pembangunan jalan tol. Salah satu proyek awal adalah Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi sepanjang sekitar 60 kilometer. Jalan tol ini menjadi cikal bakal pengembangan jaringan jalan tol di Indonesia.
Setelah itu, pembangunan jalan tol terus berkembang dengan berbagai proyek lain seperti Tol Jakarta–Cikampek, Palimanan–Kanci, Padaleunyi, hingga Cipularang.
Hingga kini, pembangunan infrastruktur jalan terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di Indonesia.
