CIANJUREKSPRES.ID- Pemerintah mencatat peningkatan cadangan beras nasional selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Oktober 2026, stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Sekarang 2026, stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran dalam laporannya.
Selain cadangan beras yang tersimpan, pemerintah memperhitungkan potensi produksi padi yang masih berada di lahan atau standing crop dengan estimasi sekitar 10 juta ton. Persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan sektor lainnya juga diperkirakan mencapai 10 juta ton, sementara stok di gudang berada di kisaran 4,5 juta ton.
Amran menjelaskan, kebutuhan beras nasional setiap bulan diperkirakan mencapai 2,5 juta ton. Dengan perhitungan tersebut, ketersediaan beras dinilai mampu menopang kebutuhan dalam beberapa bulan ke depan.
“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya, kalau 25 juta ton dibagi 2,5 juta ton, cukup untuk 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.
Di samping memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga menjalankan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Langkah yang ditempuh antara lain menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen serta menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Kebijakan tersebut turut dikaitkan dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 131. Menurut Amran, angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka.
“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya, nilai tukar petani, 131. Ini tertinggi sejak 1992, bahkan sejak merdeka,” ungkapnya.
Kinerja sektor pertanian juga terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Sementara itu, nilai ekspor pertanian dilaporkan meningkat Rp166 triliun dan impor menurun Rp41 triliun.
Untuk mendukung keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Pada tahap awal, penggarapan akan dilakukan terhadap 500 ribu hektare melalui kerja sama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam menghadapi pertumbuhan penduduk.
“Lahannya ini 2 juta hektare. Kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” kata Amran.
Meski mencatat sejumlah capaian, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk dampak perubahan iklim akibat El Nino dan La Nina serta dinamika harga komoditas di pasar.
Amran turut menyoroti anomali harga ayam dan telur. Menurutnya, harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sedangkan harga di tingkat konsumen justru meningkat hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi distribusi dan menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mendorong penyerapan telur melalui program pangan nasional agar keseimbangan pasokan dan harga dapat terjaga.
“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali. Izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.
Selain komoditas ayam dan telur, pemerintah juga menyoroti dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi. Amran menyebut adanya produk yang dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram yang disampaikan dalam laporannya.
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut guna melindungi konsumen sekaligus menjaga tata niaga pangan agar berjalan secara sehat dan sesuai ketentuan.
“Dan ini tidak benar, Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkas Amran.
Peningkatan cadangan beras, penguatan produksi pertanian, serta kebijakan perlindungan petani dan konsumen menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Keberlanjutan program tersebut akan menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga di tengah berbagai tantangan.
