CIANJUREKSPRES.ID- Realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp3.923,2 triliun. Capaian tersebut turut diikuti penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan data tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Rosan menjelaskan, perhitungan realisasi investasi tersebut dimulai pada triwulan IV 2024, dilanjutkan sepanjang 2025, dan mencakup hingga triwulan III 2026. Dengan demikian, data tersebut menggambarkan capaian investasi sejak awal periode pemerintahan Prabowo hingga triwulan ketiga 2026.
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencatat kontribusi sebesar Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, wilayah Jawa menyumbang Rp1.892,2 triliun atau setara 48,2 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi di luar Jawa memiliki porsi lebih besar dibandingkan investasi di Pulau Jawa selama periode penghitungan tersebut.
Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun, dengan kontribusi 49,1 persen dari total investasi.
Rosan juga menyampaikan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga 2029. Kebutuhan tersebut ditujukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun tersebut.
Menurut Rosan, realisasi investasi yang tercatat sejauh ini telah memenuhi target yang ditetapkan Bappenas untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Ke depan, pemerintah berencana melanjutkan upaya peningkatan kualitas investasi melalui perbaikan iklim usaha, pengembangan hilirisasi, dan penguatan industrialisasi nasional.
Rosan menekankan pentingnya pendekatan aktif dalam menjaring peluang investasi serta membuka ruang bagi masukan dari pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan industri yang semakin kompetitif.
Pemerintah juga mendorong agar investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi turut mendukung pengembangan industri dalam negeri melalui hilirisasi dan industrialisasi.
Dengan capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut, perkembangan realisasi investasi nasional akan menjadi salah satu indikator yang perlu terus dipantau dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029.
(BPMI Setpres)
