CIANJUREKSPRES.ID- Pemerintah kembali melanjutkan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program streamlining yang diarahkan pada optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, serta efisiensi perusahaan.
Pembahasan mengenai langkah lanjutan program tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (5/10/2026). Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan langkah berikutnya yang akan mulai diperkuat pada awal 2027.
Menurut Rosan, optimalisasi aset BUMN menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Selain itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi juga akan terus dilakukan, termasuk dengan memperluas peluang kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha.
“Program streamlining kita di BUMN ini berjalan. Sekarang bagaimana next step-nya di awal 2027. Saat ini kita melakukan optimalisasi aset-aset BUMN, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, termasuk membuka kerja sama yang lebih luas dengan private sector dan dunia usaha,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan konsolidasi terhadap program yang telah berjalan sebelum masuk ke tahap berikutnya, yakni mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset BUMN.
Rosan menjelaskan, optimalisasi aset perlu dilakukan karena besarnya aset yang dimiliki BUMN dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam pendapatan yang dihasilkan. Karena itu, Presiden Prabowo memberikan arahan agar aset BUMN dapat dikelola secara lebih produktif dengan perencanaan yang matang, terukur, dan terstruktur.
“Dari sisi aset kita memang besar, tetapi kalau dilihat dari cashflow dan pendapatannya dibandingkan dengan aset yang dimiliki masih relatif kecil. Karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan agar aset-aset BUMN ini dioptimalkan dengan perencanaan yang baik, terukur dan terstruktur,” ungkapnya.
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan kajian menyeluruh terhadap aset-aset BUMN yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dan menghasilkan manfaat yang lebih besar.
Dalam proses tersebut, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan aset dan usaha BUMN, khususnya untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan sektor strategis.
“Kalau dunia usaha atau private sector bisa menjalankan lebih baik dan bidang tersebut bukan sesuatu yang strategis, kita akan memberikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usahanya,” kata Rosan.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap penataan BUMN tidak hanya berfokus pada konsolidasi perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan pemanfaatan aset, produktivitas, efisiensi, serta memberikan hasil yang lebih optimal bagi negara. (BPMI Setpres)
