CIANJUREKSPRES.ID – Perum BULOG Wilayah Jawa Barat mempercepat penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) beras alokasi Juli–September 2026 untuk 6.039.551 keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran Banpang ini terus dipantau hingga sampai ke tingkat desa.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat, Nurman Susilo mengatakan, hingga saat ini BULOG terus mendorong agar penyaluran Banpang ini bisa segera sampai kepada penerima manfaat.
“Kita kerja keras agar amanat yang menjadi tanggungjawab kita ini bisa segera terlasurkan semuanya. Tidak hanya cepat tapi juga tepat sasaran bagi penerima manfaat,” kata Nurman saat ditemui disela kegiatan penyaluran Banpang di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Sampai saat ini kata Nurman, penyaluran beras Banpang ini sudah menyasar kepada 4.050.267 keluarga penerima manfaat di wilayah Jawa Barat. Capaian tersebut tentunya akan terus berubah seiring dengan kerja keras pendistribusian yang terus dilakukan.
“Jika di persentasekan sudah 67,04 persen yang sudah tersalurkan dari jumlah penerima manfaat sebanyak 6.039.551. Kita harapkan penyaluran ini bisa segera tuntas, targetnya sampai akhir bulan September ini sudah selesai semuanya, meski sampai sekarang ada beberapa kabupaten yang sudah selesai,” tegasnya.
Penyaluran Banpang untuk kebutuhan Juli-Agustus-September 2026, pihaknya mengakui ada perubahan kebijakan. Hal itu terkait dengan penerima Banpang harus terdata masuk desil 1-4.
“Ini perubahannya yang tidak menutup kemungkinan bakal ada Banpang yang tidak terserap. Karena jika sebelumnya bagi penerima bantuan yang tidak diketahui atau sudah pindah bisa dialihkan melaui kebijakan musdus desa, tapi saat ini selain itu juga harus masuk desil 1-4 dan 0, ini tentunya yang menjadi penyebab,” jelasnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Nasdem, Ananda Tohpati mendorong agar pemerintah segera memperbaiki data penerima Banpang sesuai dengan kriteria penerima. Persoalan yang terjadi tentang desil harus bisa segera di update.
“Saya sudah mendengar dari bawah persoalan penerima bantuan saaat ini. Memang ini harus segera dibereskan oleh pemerintah dan harus di update datanya,” katanya.
Kehadirannya dalam penyaluran Banpang di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas tersebut sebagai salah satu upaya fungsi pengawasan sebagai legislator. “Kita hadir ini sebagai fungsi pengawasan, bahwa bantuan pemerintah ini harus tepat waktu dan tepat sasaran penerimanya,” tegasnya.
