CIANJUREKSPRES.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Cianjur pada 18 Oktober 2026 akan menjadi salah satu daerah di wilayah hukum Polda Jawa Barat, yang menerapkan sistem pemilihan berbasis teknologi informasi (IT) atau digital.
Untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, Polres Cianjur menyiapkan sekitar 300 personel atau dua pertiga dari kekuatan yang dimiliki.
Kapolres Cianjur, AKBP A. Alexander Yurikho Hadi, mengatakan, jumlah personel yang dikerahkan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi menjelang pelaksanaan Pilkades.
“Di 18 Oktober 2026 Cianjur akan menjadi salah satu wilayah hukum di Polda Jawa Barat yang akan menerapkan Pilkades dengan menggunakan sistem IT atau digital. Kami insya Allah akan mengerahkan dua per tiga dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur, yaitu sekitar 300 personel,” ujar Alexander kepada wartawan, Senin 31 Agustus 2026.
Menurutnya, jumlah personel tersebut masih dapat berubah karena pihaknya masih melihat perkembangan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk jumlah bakal calon kepala desa yang nantinya mendaftar.
“Kenapa saya masih berbicara sekitar, karena progres DPS sampai DPT-nya berapa, termasuk nanti yang mengajukan bakal calon menjadi kades akan berapa. Insya Allah kami akan menyesuaikan dinamika fenomena dan keadaan tersebut,” katanya.
Alexander menegaskan, pengamanan Pilkades tidak hanya difokuskan pada potensi keributan secara langsung. Polisi juga mengantisipasi berbagai tindak pidana yang berpotensi muncul selama tahapan hingga pelaksanaan pemilihan.
Hal tersebut menjadi perhatian, lantaran pada pelaksanaan Pilkades periode sebelumnya sempat terjadi sejumlah persoalan, termasuk adanya kejadian pembakaran.
“Yang pasti mengingat periode tahun lalu ada yang sampai harus terbakar dan hal lain, itu menjadi konsen bagi kami. Termasuk pidana yang kami konsen bukan hanya terkait perusakan, penghilangan atau hal semacam suap, pemberian pengaruh sampai dengan manipulasi suara,” jelasnya.
Selain potensi pelanggaran secara konvensional, Polres Cianjur juga memberikan perhatian khusus terhadap ancaman kejahatan siber mengingat Pilkades kali ini menggunakan sistem digital.
Pihaknya bahkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jawa Barat untuk memastikan sistem dan perangkat yang digunakan dalam Pilkades memiliki aspek keamanan yang memadai.
“Kami juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi di dunia maya atau IT. Bismillahirrahmanirrahim kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jabar untuk apa pun yang bisa kita lakukan,” ungkapnya.
Pengamanan tersebut, lanjut Alexander, tidak hanya menyangkut sistem, tetapi juga mencakup asesmen terhadap orang yang terlibat, peralatan hingga perangkat keras yang digunakan dalam proses Pilkades.
Termasuk kemungkinan penggunaan perangkat seperti tablet, flashdisk, maupun perangkat lainnya yang berkaitan dengan sistem pemungutan suara digital.
“Kami melakukan asesmen orang, asesmen peralatan sampai dengan menilai bagaimana keamanan dari sistem yang digunakan termasuk hardware-nya, adanya tablet, adanya flashdisk dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim pada pokok dan pada intinya kita siap,” katanya.
Untuk penanganan dugaan pelanggaran hukum selama Pilkades, Polres Cianjur juga akan mempersiapkan posko Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Posko tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya mempercepat koordinasi dan pertukaran informasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pilkades.
“Terkait pembentukan Gakkumdu, kami akan membentuk posko Sentra Gakkumdu dengan yang bisa dihubungi dan pertukaran informasi melalui hotline yang telah ada melalui 110. Ruangan dan segala sesuatunya kami persiapkan,” tuturnya.
Tak hanya pengamanan pada hari pemungutan suara, Polres Cianjur juga ikut memberikan perhatian terhadap penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga proses penunjukan panitia.
Alexander mengatakan, pihaknya akan melakukan screening terhadap panitia untuk mencegah munculnya konflik kepentingan.
“Jangan sampai nanti panitianya bersaudara dengan calon. Maka boleh menjadi panitia tapi tidak di tempat tersebut, di tempat lain dan segala macam,” pungkasnya.
