CIANJUREKSPRES.ID – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Berbagai langkah mitigasi dilakukan untuk menghentikan penyebaran kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan karhutla dan kebutuhan penanganan di lapangan saat memimpin rapat di Posko Aju Penanganan Karhutla Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, Presiden memastikan dukungan pemerintah terhadap operasi penanganan karhutla terus diperkuat, termasuk melalui penambahan armada dan peralatan pemadam.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penambahan empat helikopter water bombing pada Minggu, 23 Agustus 2026. Tambahan armada udara tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman titik-titik api yang masih muncul.
Selain helikopter, pemerintah juga menyiapkan kendaraan pemadam serta berbagai peralatan untuk memastikan ketersediaan air selama proses pemadaman berlangsung.
Pompa air, pipa, hingga mesin bor air terus dipenuhi untuk mendukung kebutuhan suplai air bagi petugas di lapangan.
Pemerintah tidak hanya fokus memadamkan titik api yang sudah muncul. Upaya pencegahan juga menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah.
Kesiapsiagaan seluruh unsur di lapangan terus diperkuat agar kebakaran tidak meluas dan titik api baru dapat segera diantisipasi.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah sepanjang 1 Januari hingga 1 Agustus 2026 mencapai 7.634,46 hektare.
Meski demikian, angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan luas karhutla pada sejumlah tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai tidak terlepas dari peningkatan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah.
Pemerintah optimistis karhutla di Kalimantan Tengah dapat segera dikendalikan. Penanganan di lapangan akan terus diperkuat, bersamaan dengan langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.
Pemerintah menegaskan setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
