CIANJUREKSPRES.ID- Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Kamis (23/07/2026), menjadi momentum penyampaian Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia. Dokumen tersebut dibacakan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan kemudian diserahkan secara langsung sebagai bentuk dukungan ulama terhadap arah pembangunan nasional serta penguatan nilai-nilai moral dan kebangsaan.
Pembacaan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia dilakukan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB yang menghadiri peringatan Harlah bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi.”
Dalam pengantarnya, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia menyampaikan bahwa mereka telah mencermati perkembangan kondisi nasional, dinamika global, serta arah pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Berpedoman pada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, mereka menyusun sejumlah rekomendasi sebagai kontribusi untuk memperkuat perjalanan bangsa.
“Kami, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut,” ujar K.H. Muhidin Almanafi saat membacakan naskah kesepakatan.
Kesepakatan tersebut memuat tiga rekomendasi utama. Pertama, mendukung upaya memperkuat negara guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah. Kedua, memastikan penguatan negara tetap berada dalam koridor konstitusi, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, mempertegas komitmen ulama dalam membangun dan memperkuat Nahdlatul Ulama, sekaligus memperkokoh umat, bangsa, dan negara.
Dalam salah satu poin rekomendasi, Ijtima Ulama Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penguatan kedaulatan nasional, pembangunan kemandirian ekonomi, percepatan industrialisasi dan hilirisasi, peningkatan ketahanan pangan dan energi, hingga pengembangan kualitas sumber daya manusia. Seluruh kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Selain memberikan dukungan terhadap arah pembangunan nasional, para ulama juga menegaskan komitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan melalui pendekatan moral dan keagamaan yang konstruktif. Menurut mereka, organisasi keagamaan yang kuat akan memberikan kontribusi besar dalam menjaga persatuan bangsa dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata K.H. Muhidin Almanafi.
Setelah pembacaan selesai, dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia secara resmi diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan tersebut menjadi simbol sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan nasional, memperkuat kehidupan berbangsa, serta mengawal pelaksanaan pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan berlandaskan amanat konstitusi.
