CIANJUREKSPRES.ID- Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan hal yang wajib dijaga dalam setiap proses penanganan dan pemulihan bencana di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Dalam arahannya, Presiden meminta para pejabat untuk melihat setiap musibah melalui perspektif yang lebih luas, mengingat bencana tidak hanya menimbulkan dampak langsung, tetapi juga menjadi ujian bagi manajemen dan ketahanan negara.
“Kita harus melihat cobaan ini sebagai bagian dari persoalan bangsa yang lebih besar,” ujar Presiden.
Ia menegaskan bahwa seluruh kemampuan, sumber daya, dan fasilitas negara harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Presiden juga memberikan peringatan keras agar tidak ada praktik penyimpangan dan korupsi dalam proses penanganan bencana.
“Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” tegasnya.
Presiden menambahkan, tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat. Setiap indikasi kecurangan harus dicatat, diperiksa, dan ditindak sesuai hukum.
“Saya tidak mau ada yang memanfaatkan bencana untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” kata Presiden.
Ia juga meminta aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait untuk mengawasi ketat berbagai proyek serta memastikan tidak ada praktik seperti penggandaan harga atau bentuk penyimpangan lainnya.
