CIANJUREKSPRES.ID- Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik jajaran anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang berasal dari unsur pemerintah dan para pemangku kepentingan. Pelantikan tersebut berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026, di Istana Negara, Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi tonggak awal babak baru dalam pengelolaan sektor energi nasional. Ia menegaskan bahwa energi merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap upaya mewujudkan kedaulatan, ketahanan, serta swasembada energi. Salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah penyusunan arah kebijakan dan peta jalan energi nasional yang dirumuskan bersama Dewan Energi Nasional.
Bahlil juga menekankan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor energi sejalan dengan visi Asta Cita, khususnya pada poin yang menekankan ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa Presiden secara konsisten menempatkan energi sebagai prioritas strategis, mengingat perannya yang krusial dalam mendukung kemandirian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam waktu dekat, Dewan Energi Nasional akan menggelar rapat perdana serta melaporkan hasilnya kepada Presiden sebagai persiapan pelaksanaan sidang pertama. Arahan utama Presiden mencakup penguatan kedaulatan energi tanpa ketergantungan pada pihak asing, peningkatan ketahanan energi nasional, hingga mendorong kemandirian energi secara bertahap.
Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin, dengan jumlah mencapai lebih dari 30 juta kiloliter. Oleh karena itu, upaya menuju swasembada energi akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan akhir mengurangi ketergantungan impor.
Pelantikan Dewan Energi Nasional ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola energi nasional, menyinergikan kebijakan lintas sektor, menjaga keberlanjutan pasokan energi, serta mempercepat transformasi menuju sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
