CIANJUREKSPRES.ID- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyoroti tajam penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada 28–29 Januari lalu. Ia menilai pelemahan tersebut sebagai sinyal peringatan serius bagi stabilitas sektor keuangan nasional, sekaligus mencerminkan persoalan mendasar yang masih membayangi pasar modal Indonesia.
“Kalau terkait dengan pasar saham kita, memang saat ini punya masalah-masalah struktural yang harus dibenahi. Ketika kemarin sempat jeblok beberapa kali dan bahkan terancam di-downgrade oleh MSCI, tentu saja ini menjadi persoalan,” ujar Hanif saat ditemui Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/01/2026).
Menurut Hanif, tekanan yang terjadi di pasar modal tidak semata-mata dipicu oleh kondisi global, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal dalam negeri. Ia menyinggung dinamika terbaru, termasuk mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai dampak dari anjloknya IHSG yang menjadi perhatian publik.
Menanggapi situasi tersebut, Hanif meminta OJK segera melakukan langkah pembenahan secara komprehensif, terutama pada aspek pengawasan dan regulasi pasar modal. Ia menilai perbaikan tata kelola merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas pasar modal nasional.
“Karenanya, kita minta kepada OJK untuk betul-betul melakukan pengawasan dan pengaturan yang baik, guna memastikan kualitas pasar modal Indonesia menjadi lebih baik,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Hanif menekankan bahwa upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah. Seluruh elemen tata kelola pasar modal harus disentuh, mengingat tantangan yang dihadapi otoritas keuangan semakin kompleks dan membutuhkan kebijakan yang tegas serta terpercaya.
“Oleh karenanya, pekerjaan dan tantangan yang dihadapi OJK untuk benar-benar bisa meregulasi dan menguasai pasar modal kita harus kita dorong agar lebih baik,” ujarnya.
Saat ini, DPR RI melalui Komisi XI masih terus memantau proses transisi yang berlangsung di tubuh OJK dan BEI. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan kebijakan yang dapat memperburuk sentimen pasar. Dalam waktu dekat, Komisi XI juga berencana memanggil OJK guna membahas persoalan ini secara khusus.
“Mungkin nanti kita akan ketemu dengan OJK, dan akan kita bahas secara khusus persoalan ini,” pungkas Hanif.
