CIANJUR,CIANJUREKSPRES.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cianjur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Pengantar Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Catatan kritis disampaikan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis 12 November 2026.
Anggota Fraksi PKS, Asep Guntara yang menyampaikan pandangan umum mengatakan, bahwa Fraksi PKS mencermati Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
” Pada prinsipnya, kami memahami tema pembangunan yang diusung, yaitu pemerataan dan pemantapan infrastruktur dasar, layanan publik, serta pembangunan ketahanan pangan,” katanya.
“Namun, kami ingin menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka dan program, melainkan instrumen untuk menjawab persoalan nyata masyarakat,” sambung Asep.
Dia mengungkapkan, ada beberapa catatan kritis Fraksi PKS. Pertama, terkait struktur pendapatan daerah. Dimana Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,35 triliun, sementara transfer mencapai Rp3,14 triliun. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan transfer antardaerah masih cukup tinggi.
” Fraksi PKS mempertanyakan, apa strategi konkret pemerintah daerah untuk memperkuat PAD? Jangan sampai potensi pajak, retribusi, aset daerah, dan BUMD belum dikelola secara optimal,” katanya.
Lalu yang kedua terkait dengan kualitas belanja daerah. Dimana dari total belanja Rp4,57 triliun, alokasi anggaran untuk belanja operasi mencapai Rp3,57 triliun. Di dalamnya, belanja pegawai Rp1,69 triliun dan barang jasa Rp1,67 triliun.
Artinya, sebagian besar anggaran operasi terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi. Pertanyaannya, seberapa besar anggaran yang benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?.
” Kami meminta agar belanja lebih diarahkan pada pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Asep.
Sedangkan catatan yang Ketiga, terkait defisit dan pembiayaan daerah. Rancangan APBD mencatat defisit Rp224,46 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan netto Rp152 miliar, sehingga masih terdapat defisit Rp72,46 miliar sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan.
” Yang menjadi perhatian kami adalah adanya rencana penerimaan pembiayaan dari utang daerah sebesar Rp150 miliar,” papar Asep.
Fraksi PKS pun meminta penjelasan mengenai tujuan penggunaan utang, kemampuan pengembalian, beban bunga, serta dampaknya terhadap ruang fiskal tahun-tahun berikutnya.
” Jangan sampai pembiayaan hari ini justru menjadi beban bagi APBD masa depan,” katanya.
Sementara catatan yang Keempat, konsistensi antara prioritas dan alokasi anggaran. Asep mengatakan, Pemerintah menetapkan peningkatan IPM dan ketahanan pangan sebagai fokus pembangunan.
” Maka, kami meminta agar prioritas tersebut benar-benar tercermin dalam alokasi anggaran yang terukur, memiliki indikator keberhasilan, dan dapat dievaluasi. Jangan sampai prioritas hanya kuat dalam narasi, tetapi belum terlihat dalam keberpihakan anggaran,” katanya.
Sebagai penutup, Fraksi PKS memandang pembahasan Rancangan APBD 2027 harus menjadi momentum untuk memastikan tiga hal: pendapatan yang realistis, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang sehat serta bertanggung jawab. APBD harus berpihak kepada rakyat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi.
” Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas, pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang terjamin, infrastruktur yang merata, dan kesejahteraan yang meningkat,” pungkasnya.
