CIANJUREKSPRES.ID – Konflik dalam rumah tangga tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah mediasi, yakni proses penyelesaian perselisihan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral atau mediator. Dalam proses ini, mediator berperan membantu para pihak memahami persoalan, membangun komunikasi, serta menemukan kesepakatan bersama tanpa adanya keputusan yang dipaksakan.
Hal tersebut disampaikan Fasilitator Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Nilmayety, dalam pelatihan mediator yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama di Jakarta, 12–14 November 2026. Nilmayety memiliki pengalaman panjang sebagai mediator, yakni selama 14 tahun di Pengadilan Agama Jakarta Timur, tujuh tahun di Pengadilan Agama Bogor, dan dua tahun di Pengadilan Agama Cibinong.
Ia menjelaskan, penyelesaian sengketa memiliki beberapa jalur, antara lain litigasi, arbitrase, dan mediasi. Ketiganya memiliki mekanisme dan kewenangan yang berbeda dalam menangani perselisihan.
Dalam jalur litigasi, Nilmayety menjelaskan, penyelesaian perkara dilakukan melalui pengadilan dan keputusan berada di tangan hakim. Sementara itu, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui arbiter yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun mediasi menempatkan mediator sebagai fasilitator komunikasi, bukan pengambil keputusan atas perkara yang sedang dihadapi.
“Mediator bukan orang yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tugas mediator membantu para pihak berkomunikasi dan menemukan jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi,” jelasnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Nilmayety, perbedaan mendasar mediasi terletak pada kendali penyelesaian yang tetap berada di tangan para pihak. Mediator membantu menggali kepentingan dan kebutuhan masing-masing, sehingga kesepakatan yang muncul merupakan hasil pembicaraan bersama. Karena itu, keberhasilan mediasi tidak semata-mata diukur dari tercapainya kesepakatan atas persoalan awal, tetapi juga dari proses yang memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan persoalan secara terbuka.
Ia mengingatkan, mediator harus menjaga sikap netral dan tidak menekan salah satu pihak. Mediator perlu lebih banyak mendengarkan, mengajukan pertanyaan yang tepat, serta menggali persoalan yang mungkin belum disampaikan secara langsung. Pendekatan tersebut penting agar pihak yang bersengketa merasa didengar dan tidak ditempatkan sebagai pihak yang disudutkan.
“Dalam praktiknya, mediator juga dapat menggunakan mekanisme caucus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak. Cara ini dapat digunakan ketika diperlukan ruang untuk menyampaikan hal-hal yang belum nyaman dibicarakan di hadapan pihak lain. Namun, caucus bukan tahapan yang harus selalu dilakukan. Mediator perlu melihat kebutuhan dan kondisi para pihak sebelum menentukan pendekatan yang digunakan,” papar Nilmayety.
Nilmayety menjelaskan, mediasi di luar pengadilan memiliki ruang pelayanan yang berbeda dengan mediasi dalam proses persidangan. Dalam layanan pendampingan melalui BP4, misalnya, seseorang yang datang sendiri untuk berkonsultasi tetap dapat didengarkan dan dibantu mengurai persoalannya. Sementara itu, mediasi di pengadilan memerlukan kehadiran kedua belah pihak. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara masih dapat dilanjutkan melalui jalur hukum.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Pelatihan mediator menjadi salah satu upaya membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu penyelesaian persoalan secara terarah, profesional, dan mengedepankan musyawarah.
Pelatihan ini juga memiliki jalur pengakuan kompetensi secara formal. Abu menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan mediator bersertifikat harus dilakukan oleh lembaga yang telah memperoleh pengakuan atau akreditasi Mahkamah Agung.
“Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat dari lembaga penyelenggara yang berwenang. Sertifikat tersebut dapat menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan diri sebagai mediator di pengadilan agama, dengan tetap mengikuti ketentuan dan kebutuhan mediator pada pengadilan yang bersangkutan,” ujar Abu Rokhmad.
Abu Rokhmad menambahkan, peningkatan kapasitas mediator sejalan dengan perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar terhadap peningkatan kualitas layanan keagamaan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui pelatihan ini, Kementerian Agama menyiapkan aparatur yang tidak hanya memahami persoalan keagamaan, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik.
“Karenanya, layanan konsultasi dan pendampingan keluarga diharapkan semakin mampu membantu masyarakat menghadapi persoalan secara bijaksana, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk menempuh jalur hukum,” tandas Abu Rokhmad.(kemenag.go.id)
