CIANJUREKSPRES.ID – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat apabila mulai dijalankan pada tahun 2026.
Hingga saat ini, Disdikpora telah melakukan pendataan calon peserta didik dari kalangan siswa tidak mampu yang diproyeksikan menjadi bagian dari program tersebut.
Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, mengatakan pihaknya tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi kewenangan Disdikpora, khususnya di bidang pembelajaran.
“Sampai hari ini kami Disdikpora menunggu sesuai dengan tupoksi kami, yaitu tetap mempersiapkan Sekolah Rakyat apabila diperlukan untuk segera dibuka. Kami juga terus berkomunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), Perkim, maupun PUTR terkait lokasi,” ujar Ruhli kepada Cianjur Ekspres, Senin 22 Desember 2026.
Dia menjelaskan, fokus Disdikpora saat ini adalah pada mutu pembelajaran, termasuk kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinsos serta Kementerian Sosial yang telah membuka kanal pendaftaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berminat mengajar di Sekolah Rakyat.
“Kami sudah membuka kanal bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang akan melamar khusus untuk mengajar di Sekolah Rakyat, karena sekolah ini memang berbeda dengan sekolah umum,” jelasnya.
Meski demikian, Ruhli mengakui bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat untuk tahun 2026. Hal tersebut berada di luar kewenangan Disdikpora dan masih menunggu kepastian dari Perkim dan PUTR.
“Untuk tahun 2026 sampai saat ini kami belum bergerak terkait pembangunan, karena itu di luar kewenangan Disdikpora. Namun dari sisi pelaksanaan, kami siap,” tegasnya.
Terkait peserta didik, Disdikpora telah memberikan kisi-kisi kepada jajaran di setiap kecamatan untuk mendeteksi calon siswa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinsos.
“Minimal untuk jenjang SMP kita siapkan 100 orang, dan untuk SMK juga 100 orang. Intinya komunikasi terkait siswa sudah berjalan dan kami sudah siap,” pungkas Ruhli.
Disdikpora berharap apabila Sekolah Rakyat benar-benar diwajibkan berjalan pada tahun 2026, Kabupaten Cianjur telah berada dalam kondisi siap dari sisi peserta didik maupun sumber daya pendidik.
