CIANJUREKSPRES.ID- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, secara resmi memulai program bedah rumah di wilayah Jawa Barat.
Peluncuran program yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini ditandai dengan renovasi simbolis terhadap 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pada Senin malam (13/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—mengumumkan dimulainya renovasi sekitar 40.000 rumah tidak layak huni di Jawa Barat melalui program dari Kementerian PKP. Ia juga meninjau langsung salah satu rumah milik penerima manfaat yang bekerja sebagai penjahit.
Selain bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp20 juta per rumah, Dedi turut menambahkan bantuan pribadi dengan nominal yang sama untuk mendukung kebutuhan tambahan, termasuk modal usaha bagi penerima manfaat.
Penerima bantuan pun menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan, baik untuk renovasi rumah maupun tambahan modal usaha yang dinilai sangat membantu.
Program bedah rumah ini menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni dengan skema minimal 10 unit di setiap desa di seluruh Indonesia. Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi hingga 400.000 unit rumah pada tahun ini, dengan Jawa Barat menjadi wilayah penerima terbanyak, yakni hampir 40.000 unit.
Setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian material dan biaya tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini juga melibatkan masyarakat setempat dan pelaku UMKM melalui mekanisme tender rakyat dalam skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Melalui sistem tersebut, kelompok penerima manfaat akan bekerja sama memilih penyedia bahan bangunan dengan harga paling kompetitif, sehingga proses pengadaan menjadi lebih transparan dan efisien.
Contohnya di Desa Banyusari, dari anggaran Rp175 juta untuk 10 rumah, hasil tender mampu menekan biaya menjadi Rp164 juta untuk material, dengan tambahan Rp25 juta untuk tenaga kerja. Sisa anggaran dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan tambahan pembangunan.
Menteri Maruarar menilai program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyebutkan bahwa di wilayahnya program ini menyasar 966 rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa di 23 kecamatan.
