CIANJUREKSPRES.ID – Penggunaan rokok elektrik atau vape kini menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan hukum penggunaan vape haram, MUI Kabupaten Cianjur mulai menyosialisasikan keputusan tersebut kepada jajaran pengurus di tingkat daerah.
Ketua MUI Kabupaten Cianjur, KH R. Abdul Rauf, mengatakan, pihaknya mengikuti keputusan MUI pusat dan telah menyampaikan informasi mengenai fatwa tersebut melalui komunikasi internal organisasi.
“Di grup MUI sudah disosialisasikan kaitan dengan fatwa itu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.
Fatwa tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Abdul Rauf menjelaskan, keputusan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan mengenai potensi bahaya penggunaan vape. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penyalahgunaan cairan rokok elektrik dengan mencampurkan zat terlarang, termasuk narkotika.
Menurutnya, dalam prinsip ajaran Islam, segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan kemudaratan atau memberikan dampak buruk harus menjadi perhatian. Karena itu, masyarakat tidak seharusnya mengabaikan ketetapan agama hanya karena penggunaan vape masih banyak ditemukan di lingkungan sekitar.
“Yang haram tetap haram. Banyaknya orang yang menggunakan sesuatu yang sudah jelas diharamkan bukan berarti kemudian menjadi boleh,” katanya.
Kendati demikian, Abdul Rauf mengingatkan bahwa fatwa MUI tidak serta-merta menjadi dasar pemberian sanksi pidana maupun administratif kepada masyarakat. Sebab, fatwa keagamaan memiliki kedudukan berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.
Dia menilai, diperlukan langkah lanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyusun regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan rokok elektrik. Dengan begitu, terdapat landasan hukum yang jelas dalam pengawasan maupun pengaturan peredarannya.
“Fatwa juga menyampaikan hasil kajiannya, kemudian meminta adanya regulasi. Namun, regulasinya belum ada,” katanya.
Hingga saat ini, MUI Kabupaten Cianjur mengaku belum menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan penetapan fatwa tersebut. Pihaknya juga siap memberikan penjelasan apabila ada warga yang mempertanyakan dasar maupun pertimbangan dikeluarkannya keputusan MUI pusat.
Abdul Rauf berharap masyarakat dapat memahami substansi fatwa tersebut secara utuh, terutama mengenai aspek kemudaratan yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum penggunaan vape.
Dia juga mengajak umat Islam untuk lebih bijak dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik dengan memperhatikan ketentuan agama dan dampaknya bagi kehidupan.
