CIANJURESKPRES.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.
Kebijakan tersebut merupakan upaya mengembalikan aturan sesuai ketentuan awal pelaksanaan program MBG. Dalam ketentuan tersebut, kendaraan distribusi diposisikan sebagai salah satu perlengkapan wajib yang harus disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan bahwa kebijakan ini bukan aturan baru. Menurutnya, langkah tersebut merupakan penyesuaian terhadap ketentuan yang pernah diterapkan sejak awal program MBG diluncurkan.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa di Jakarta, Sabtu (7/11).
Ia menjelaskan, kendaraan distribusi memiliki kedudukan yang sama dengan berbagai fasilitas penunjang operasional SPPG lainnya. Di antaranya gedung pelayanan, peralatan memasak, serta perlengkapan makan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.
Tysa juga menyampaikan bahwa dalam perkembangan regulasi sebelumnya, Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 sempat memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen biaya operasional.
Meski demikian, setelah melalui peninjauan dan kajian lebih lanjut, BGN menilai kendaraan distribusi seharusnya dikategorikan sebagai perlengkapan yang wajib tersedia sejak SPPG mulai menjalankan operasionalnya.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” pungkasnya.
Dengan penyesuaian tersebut, BGN menegaskan kembali posisi kendaraan distribusi sebagai bagian dari sarana pendukung wajib SPPG, bukan komponen yang dibebankan pada pagu biaya operasional harian sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
