CIANJUREKSPRES.ID – Sekitar 21.000 pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Cianjur, didorong untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur menjadikan kalangan pendidikan sebagai sasaran percepatan digitalisasi administrasi kependudukan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga tenaga non-ASN.
Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, mengatakan, jumlah tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sosialisasi sekaligus pemutakhiran data IKD pun mulai dilakukan untuk mendorong seluruh pegawai di lingkungan pendidikan memanfaatkan layanan administrasi berbasis digital.
“Jumlah keluarga besar di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, baik ASN maupun non-ASN berbasis Dapodik, ada sekitar 21.000 orang,” kata Ruhli saat kegiatan sosialisasi dan pemutakhiran data IKD di aula Disdikpora Cianjur, Senin 26 Oktober 2026.
Menurut Ruhli, penggunaan identitas digital diharapkan dapat mempermudah pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap transformasi pelayanan publik yang semakin mengandalkan teknologi digital.
Dia menjelaskan, proses aktivasi IKD relatif singkat apabila pengguna telah menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan, termasuk alamat surat elektronik atau email beserta kata sandinya. Berdasarkan pengalamannya, proses aktivasi dan pemutakhiran data dapat berlangsung sekitar satu hingga dua menit, bergantung pada kesiapan pengguna dan kelengkapan persyaratan.
Selain berfungsi sebagai identitas kependudukan digital yang dapat diakses melalui telepon seluler, aplikasi tersebut juga mendukung pengajuan perubahan sejumlah elemen data kependudukan. Di antaranya data golongan darah, alamat, dan kualifikasi pendidikan, dengan tetap memenuhi ketentuan serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Disdikpora akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur. Koordinasi tersebut diarahkan agar sosialisasi dan aktivasi IKD dapat dilaksanakan hingga satuan pendidikan di setiap kecamatan, sehingga tidak hanya terpusat di lingkungan dinas.
“Kami mengimbau seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk segera mengikuti dan melaksanakan pemutakhiran ini karena merupakan kewajiban bersama dalam mendukung kebijakan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, mengatakan, perluasan aktivasi IKD merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan identitas digital di lingkungan perangkat daerah, TNI-Polri, serta masyarakat umum. Disdukcapil juga telah menjadwalkan pelayanan aktivasi ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pelayanan secara jemput bola dapat dilakukan ke desa maupun kawasan permukiman berdasarkan permintaan. Melalui layanan digital, masyarakat juga dapat mengajukan sejumlah perubahan data dan permohonan dokumen kependudukan dari rumah dengan mengunggah persyaratan melalui aplikasi atau layanan yang tersedia,” ungkap dia.
Meski demikian, setiap pengajuan tetap harus memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan. Perubahan data pendidikan, misalnya, harus disertai dokumen pendukung yang sah, sedangkan permohonan akta kelahiran memerlukan kelengkapan administrasi sesuai aturan yang berlaku.
Dengan sinergi Disdikpora dan Disdukcapil, aktivasi IKD bagi puluhan ribu pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memperluas penggunaan identitas digital sekaligus meningkatkan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur.
