CIANJUREKSPRES.ID- Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa pengelolaan lahan gambut menjadi salah satu prioritas utama lembaganya. Langkah ini ditujukan untuk menekan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau panjang dan ekstrem.
Pernyataan tersebut disampaikan Satyawan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia mengatakan, arahan Presiden menjadi pedoman bagi BPGMN dalam memperkuat pengelolaan gambut agar risiko kebakaran dapat dikurangi.
Menurut Satyawan, kebakaran di lahan gambut yang berulang saat kemarau ekstrem, termasuk ketika fenomena El Niño berlangsung, berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Karena itu, upaya pencegahan perlu diperkuat agar dampaknya tidak meluas.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” tuturnya.
Selain menangani gambut, BPGMN memiliki tanggung jawab dalam perlindungan ekosistem mangrove, pengurangan deforestasi, serta pemulihan lahan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun faktor lainnya.
Satyawan menjelaskan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas tersebut. Teknologi pemodelan dan pemetaan risiko akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tingkat kekeringan serta menentukan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.
BPGMN juga akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan pengelolaan mangrove. Keterlibatan para ahli diharapkan dapat mendukung penanganan yang lebih terarah berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Terkait target pemulihan, Satyawan menyebut upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah menekan kejadian kebakaran berulang di kawasan yang sebelumnya sering terbakar. Selain itu, pemetaan terhadap lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) juga akan dilakukan.
“Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, BPGMN tidak dapat bekerja sendiri karena pengendalian kebakaran melibatkan berbagai pihak dengan peran dan kewenangan masing-masing.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.
Sriyanto juga menyoroti pentingnya deteksi dini dalam mengantisipasi kebakaran. Proses tersebut perlu dilanjutkan dengan identifikasi masalah, analisis hubungan antarindikator, dan proyeksi kondisi untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat.
Ia mencontohkan tinggi muka air gambut sebagai salah satu indikator penting dalam pemantauan risiko kebakaran. Ketika permukaan air gambut berada di bawah ambang tertentu, langkah penanganan perlu segera dilakukan untuk mengurangi potensi lahan menjadi kering dan mudah terbakar.
“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.
Melalui penguatan pengelolaan gambut, perlindungan mangrove, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas lembaga, BPGMN diharapkan dapat menekan risiko karhutla sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
