CIANJUREKSPRES.ID – Dewan Perwakilan Pedagang (DPP) Pasar Induk Cianjur (PIC) menyayangkan kebijakan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian terkait pengelolaan parkir oleh pihak ketiga. Hal ini pun menuai polemik, pasalnya pihak dinas tidak melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan internal pasar.
Ketua DPP Pasar Induk Cianjur, Acep Hidayat, mengatakan, permasalahan saat ini merupakan dampak dari salahnya pengambilan kebijakan oleh Diskumdagin Cianjur terkait dengan pengelolaan parkir.
“Yang menjadi pengelola parkir, pihak ketiga yang ditunjuk oleh Diskumdagin. Sementara itu, pihak ketiga tidak menjalin komunikasi dengan lembaga otoritas di Pasar Induk (PIC), sehingga terjadi konflik,” katanya, Senin 8 Juni 2026.
Acep mengatakan, pihaknya memutuskan untuk sementara tidak mengambil biaya parkir hingga adanya kesepakatan bersama.
“Dari awal kita sudah menjelaskan ke Diskumdagin, bahwa pengelolaan pasar itu harus dari pihak pasar. Tidak boleh melibatkan pihak ketiga, karena itu akan menimbulkan konflik dan bisa merugikan pedagang,” katanya.
“Konflik yang terjadi di pasar ini (PIC,red) sudah terjadi sekitar tiga bulan lalu, dan penunjukan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga itu sejak Januari 2026 lalu. Jadi penunjukannya tidak melalui tahapan konsolidasi dengan internal pasar sehingga muncul konflik,” sambung Acep.
Acep pun mendesak Diskumdagin Cianjur untuk mengkaji dan mengevaluasi penunjukan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di Pasar Induk Cianjur.
“Setiap kebijakan yang pemerintah ambil, harus berdasarkan kepentingan umum, dan mengandung aspek manfaat bagi masyarakat. Maka tidak boleh kebijakan pemerintah itu berdasarkan kedekatan politik, sehingga muncul konflik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Dedi Supriadi saat dikonfirmasi Cianjur Ekspres hingga berita ini ditulis belum memberikan keterangan.
