CIANJUREKSPRES.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru mulai menyiapkan sejumlah langkah pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN bersama Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Usai pelantikan, Nanik menegaskan pihaknya akan memprioritaskan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi masyarakat. Menurutnya, program MBG harus tetap berjalan efektif namun tidak membebani keuangan negara.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan sejumlah mantan pejabat lembaga tersebut. Kasus tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional itu.
Nanik mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah moratorium sementara untuk mengevaluasi kebutuhan dapur MBG di berbagai daerah. Evaluasi ini bertujuan memastikan jumlah dapur yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
Menurutnya, pemerintah perlu memetakan kembali kapasitas setiap dapur untuk mengetahui apakah fasilitas yang ada sudah mencukupi atau justru melebihi kebutuhan di lapangan.
Selain itu, BGN juga akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program. Evaluasi akan dilakukan terhadap data penerima yang saat ini mencapai puluhan juta orang guna memastikan bantuan gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas intervensi gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Tak hanya fokus pada efisiensi dan sasaran penerima manfaat, BGN juga menegaskan akan mengutamakan peningkatan kualitas pelaksanaan program. Seluruh dapur MBG yang telah beroperasi akan diperiksa untuk memastikan pelaksanaannya sesuai petunjuk teknis dan standar yang ditetapkan pemerintah.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa tahun 2026 fokus utama bukan lagi mengejar kuantitas, melainkan kualitas pelaksanaan program,” ujar Nanik.
Untuk memperluas jangkauan program, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMN maupun perusahaan swasta yang beroperasi di daerah.
Pemerintah berharap melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Di saat yang sama, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang tengah diproses aparat penegak hukum.
