CIANJUREKSPRES.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur soroti nasib ribuan guru honorer yang hingga kini masih belum mendapatkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Efendi, menjelaskan, seluruh data honorer sebenarnya telah diajukan ke Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, kemudian diformulasikan dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun proses pengangkatan tidak bisa dilakukan secara sekaligus mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD kita tidak bisa sekaligus menanggung keseluruhan guru honorer untuk masuk menjadi PPPK penuh waktu atau bahkan paruh waktu, karena ini akan berimplikasi terhadap postur APBD. Nantinya pos-pos prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur akan terkoreksi angkanya,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, Selasa 9 Desember 2025.
Rustam menyebutkan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tiga sektor mandatori utama yang wajib dipenuhi dalam APBD dengan besaran persentase yang sudah ditentukan.
Sementara itu, kondisi transfer keuangan pusat ke daerah saat ini berkurang lebih dari Rp300 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu berkontribusi maksimal.
“Kalau PAD bisa ditingkatkan, tentu secara bertahap guru-guru honorer tersebut juga tenaga kesehatan, peternakan, perkebunan bisa diangkat dan dibiayai gajinya melalui APBD,” tambahnya.
Sebelumnya, sebanyak 1.576 guru honorer di Kabupaten Cianjur tidak masuk dalam usulan formasi PPPK tahun 2025 dan hingga kini belum menemukan titik terang.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Cianjur, Wawan Setiawan, menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan lebih dari 7.000 formasi PPPK paruh waktu untuk tahun ini, termasuk lebih dari 2.800 tenaga pendidikan.
“Mudah-mudahan dengan adanya pengangkatan PPPK paruh waktu ini dapat menambah motivasi guru. Harapan kami kinerja meningkat dan kesejahteraannya juga meningkat,” ungkap Wawan.
