CIANJUREKSPRES.ID – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Cianjur mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 9,5 persen atau sekitar Rp315 ribu. Usulan tersebut dinilai ideal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan buruh, sekaligus mengejar ketertinggalan upah Cianjur dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Ketua DPC SPN Kabupaten Cianjur, Deni Furkon, mengatakan, usulan kenaikan tersebut didasarkan pada perhitungan awal organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) serta regulasi pengupahan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang pelindungan ketenagakerjaan.
Menurutnya, kondisi upah di Kabupaten Cianjur saat ini masih terpaut cukup jauh dari kebutuhan hidup layak. Berdasarkan perhitungan yang dimiliki SPN, kebutuhan hidup layak di Cianjur masih berada di angka sekitar Rp3,3 juta, sedangkan rata-rata kebutuhan hidup layak di Jawa Barat mencapai Rp4,1 juta.
“Artinya masih ada ruang atau perbedaan yang sangat jauh antara Kabupaten Cianjur dengan kebutuhan hidup layak se-Jawa Barat. Maka kami mendorong agar kenaikan UMK sekitar 9,5 persen atau kurang lebih Rp315 ribu,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, Rabu 18 November 2026.
Deni mengungkapkan, SPN juga telah melakukan survei kebutuhan hidup layak dengan mengambil sampel dari tiga pasar tradisional di Kabupaten Cianjur. Hasil perhitungan berdasarkan kebutuhan riil para buruh menunjukkan angka ideal KHL, sebenarnya mencapai sekitar Rp4,4 juta.
Kondisi tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara besaran UMK yang berlaku saat ini dengan kebutuhan hidup pekerja di lapangan. Karena itu, SPN menilai penetapan upah tidak semestinya hanya berpatokan pada formula kenaikan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan nyata para buruh.
Terkait proses pembahasan UMK 2027, Deni menyebutkan, SPN telah bertemu dengan Disnakertrans Kabupaten Cianjur. Dalam pertemuan awal tersebut, pembahasan baru menyentuh komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan yang nantinya bertugas merumuskan rekomendasi kepada Bupati Cianjur sebagai bagian dari tahapan penetapan UMK.
Pihaknya juga telah mengusulkan agar SPN dapat masuk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan. Pasalnya, SPN mengklaim telah memiliki lebih dari 2.500 anggota sehingga dinilai memenuhi ambang batas keanggotaan yang dipersyaratkan.
Saat ini, usulan tersebut masih dikaji Bagian Hukum Pemkab Cianjur bersama Disnakertrans. Meski demikian, SPN menegaskan tetap akan melakukan gerakan perjuangan apabila tidak masuk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan.
“Kami berharap Cianjur tidak tertinggal dari kabupaten/kota lainnya. Kebutuhan hidup masyarakat hampir sama, begitu juga harga-harga kebutuhan pokok, tetapi kenapa besaran upahnya berbeda,” tegasnya.
Deni menambahkan, SPN tetap mendorong agar UMK Cianjur dapat mengacu pada kebutuhan hidup layak, yakni berada di kisaran Rp4,1 juta hingga Rp4,4 juta. Namun, apabila penyesuaian berdasarkan kebutuhan hidup layak tersebut belum memungkinkan, pihaknya meminta kenaikan UMK 2027 minimal 8 persen dengan target ideal 9,5 persen. Angka tersebut dinilai masih realistis dengan mempertimbangkan peluang kenaikan berdasarkan formula pengupahan terbaru.












