CIANJUREKSPRES.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur mencatat sembilan kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, delapan kasus masuk kategori hukuman disiplin berat dan satu kasus hukuman disiplin sedang.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, Akos Koswara mengatakan pelanggaran disiplin tersebut beragam, mulai dari ketidakhadiran tanpa keterangan hingga pelanggaran integritas, termasuk persoalan perilaku pribadi ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Untuk 2026 ada sembilan kasus sampai Agustus. Hukuman disiplin sedang ada satu kasus, sedangkan disiplin berat delapan kasus. Semuanya kita proses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, Kamis 19 November 2026.
Dia menjelaskan, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, BKPSDM mencatat empat kasus hukuman disiplin sedang dan tiga kasus hukuman disiplin berat hingga Agustus. Sanksi disiplin berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai ASN.
Bahkan, pada 2025 terdapat satu ASN yang diberhentikan, satu orang mengalami penurunan jabatan, dan satu orang dibebaskan dari jabatannya. Sementara itu, sejumlah kasus ketidakhadiran tanpa keterangan pada tahun ini masih dalam proses penanganan.
Menurutnya, pengawasan kehadiran ASN saat ini sudah dilakukan melalui sistem. Setiap ketidakhadiran akan terdeteksi dan dapat diklarifikasi menggunakan bukti pendukung, seperti surat tugas luar maupun keterangan sakit. Persoalan muncul ketika ASN tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang jelas.
Di sisi lain, Akos menyebutkan, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Cianjur hingga Agustus 2026 mencapai 21.655 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 6.623 PNS, 8.038 PPPK penuh waktu, dan 6.994 PPPK paruh waktu. Dari total tersebut, sebanyak 10.290 orang merupakan laki-laki dan 11.365 orang perempuan.
Selain melakukan pengawasan kedisiplinan, BKPSDM juga mulai menerapkan manajemen talenta yang telah diluncurkan di Cipanas. Program tersebut menjadi langkah untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN, yang nantinya dipadukan dengan hasil penilaian kinerja sebagai dasar pengembangan karier dan penempatan jabatan.
Akos menambahkan, evaluasi kinerja ASN secara menyeluruh untuk tahun 2026 belum dapat disampaikan karena masih dalam proses penyusunan laporan tahunan. Hasil evaluasi tersebut rencananya akan dilaporkan pada Januari mendatang.
Ia pun mengimbau seluruh ASN agar menjadikan BKPSDM sebagai tempat konsultasi apabila menghadapi persoalan kepegawaian. Pihaknya memastikan seluruh layanan, mulai dari kenaikan pangkat, promosi jabatan, rotasi mutasi, ujian dinas hingga pencantuman gelar, diberikan tanpa pungutan biaya dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BKPSDM terbuka untuk seluruh ASN dan siap melayani tanpa pungutan biaya apa pun. Kami akan memberikan pelayanan secara berkeadilan kepada seluruh ASN di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.












