CIANJUREKSPRES.ID – Satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian–Ramzi, adalah fase yang cukup untuk mulai membaca arah, meskipun belum cukup untuk menilai hasil akhir.
Dalam ekonomi publik, tahun pertama biasanya menjadi periode konsolidasi fiskal, penyesuaian birokrasi, dan penyelarasan RPJMD dengan realitas anggaran. Namun publik tidak menilai proses—publik menilai dampak.
Dari sisi data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur tahun 2024 berada pada angka 68,89, meningkat dibanding 2023 yang berada di kisaran 68,63. Pada tahun 2025, IPM Cianjur kembali naik ke kisaran ± 69,15–69,30 (berdasarkan tren rilis terbaru BPS). Artinya, dalam dua tahun terakhir terjadi kenaikan kumulatif sekitar 0,5–0,7 poin.
Ini tentu sinyal positif. Dimensi pendidikan menunjukkan peningkatan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup relatif stabil dan meningkat, serta pengeluaran riil per kapita sebagai indikator daya beli tetap tumbuh. Konsumsi rumah tangga—yang menjadi motor utama PDRB Cianjur—tidak mengalami kontraksi signifikan.
Namun di sinilah evaluasi harus lebih jujur dan akademik. Kenaikan IPM 2025 tersebut masih bersifat inkremental (bertahap), bukan akseleratif. Jika laju kenaikan rata-rata hanya sekitar 0,2–0,3 poin per tahun, maka untuk menembus angka 70 (kategori IPM “tinggi”) Cianjur membutuhkan waktu sekitar 2–3 tahun lagi, dengan asumsi tidak ada perlambatan.
Bandingkan dengan rata-rata Jawa Barat yang sudah berada di atas 73. Gap IPM Cianjur dengan provinsi masih sekitar 4 poin. Kesenjangan ini belum menunjukkan penyempitan signifikan.
Pertanyaannya kemudian: Apakah kenaikan IPM 2025 merupakan hasil intervensi kebijakan struktural baru, atau kelanjutan tren natural sebelumnya?
Secara struktural, ekonomi Cianjur masih bertumpu pada sektor pertanian primer, perdagangan tradisional, dan jasa skala kecil. Transformasi menuju ekonomi bernilai tambah belum terlihat signifikan. Hilirisasi produk pertanian, penguatan agroindustri, dan integrasi rantai pasok masih dalam tahap penguatan awal.
Artinya, fondasi memang mulai dibangun, tetapi mesin akselerasi belum dinyalakan penuh.
Belanja daerah juga perlu ditelaah dari sisi kualitas, bukan hanya serapan. Apakah APBD mendorong produktivitas? Apakah belanja modal meningkat? Apakah intervensi UMKM sudah berbasis klaster unggulan dan digitalisasi pasar?
Jika belanja masih didominasi pendekatan administratif dan rutin, maka kenaikan IPM akan berjalan lambat karena tidak didorong perubahan struktur ekonomi.
Kenaikan IPM 2025 menunjukkan stabilitas kesejahteraan dasar terjaga—itu penting. Namun kenaikan tersebut belum menunjukkan structural leap atau lompatan kesejahteraan berbasis produktivitas tinggi.
Di sisi lain, persepsi publik yang menyebut realisasi komitmen politik belum maksimal tidak bisa diabaikan. Dalam ekonomi politik daerah, kepercayaan publik adalah modal sosial. Ketika ekspektasi tinggi tidak segera terjawab dengan percepatan program ekonomi produktif, maka ruang skeptisisme akan terbuka.
Namun perlu ditegaskan: kritik bukan berarti kegagalan. Kritik adalah alarm percepatan.
Yang perlu ditekankan dalam satu tahun ini adalah belum terlihat program ekonomi yang menjadi game changer. Stabilitas ada. IPM naik. Daya beli relatif terjaga. Tetapi akselerasi struktural belum terasa kuat di sektor riil.
Penguatan UMKM masih menghadapi tantangan akses pasar dan integrasi digital. Sektor pertanian masih menghadapi persoalan nilai tambah dan posisi tawar. Tanpa hilirisasi dan pengolahan pascapanen yang sistematis, petani tetap menjadi price taker.
Secara objektif, tahun pertama Wahyu–Ramzi belum menunjukkan kontradiksi terhadap arah ekonomi yang dijanjikan. Data 2025 menunjukkan tren positif. Namun juga belum menunjukkan percepatan signifikan yang mampu mengubah struktur ekonomi daerah secara mendasar.
Fondasi sudah mulai dibentuk. Stabilitas relatif terjaga. IPM terus meningkat.
Tetapi publik menunggu keberanian kebijakan yang lebih progresif—reformasi perizinan yang lebih cepat, kemudahan investasi yang nyata, dan strategi hilirisasi yang terukur dampaknya.
Dalam ekonomi daerah, waktu adalah variabel krusial. Jika dua tahun pertama lebih banyak dihabiskan untuk konsolidasi tanpa akselerasi, maka ruang manuver di sisa masa jabatan akan semakin sempit.
Kesimpulannya: satu tahun ini bukan kegagalan, dan data IPM 2025 membuktikan adanya perbaikan berkelanjutan. Namun untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata Jawa Barat dan menembus kategori IPM tinggi, dibutuhkan lompatan kebijakan yang lebih berani dan struktural.
Karena pada akhirnya, ekonomi tidak diukur dari narasi, tetapi dari peningkatan kesejahteraan yang dirasakan dan percepatan mobilitas sosial masyarakat.
Dan publik Cianjur menunggu fase akselerasi itu.(*)
Oleh:
Irfan Sophan Himawan
Pengamat Ekonomi Daerah
