CIANJUREKSPRES.ID- Keterlambatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga malam hari yang sempat menjadi perhatian publik di media sosial membuat Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas. BGN memutuskan menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan, yaitu SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1.
Penghentian sementara operasional kedua SPPG tersebut mulai berlaku sejak 16 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini diterapkan sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut terkait dugaan kelalaian dalam proses pengendalian mutu atau Quality Control (QC) serta kesiapan operasional distribusi di lapangan.
Langkah ini diambil setelah BGN menerima sejumlah laporan pengaduan masyarakat dan melakukan investigasi awal. Dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan distribusi paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, bahkan pada salah satu kejadian pengiriman baru dilakukan hingga malam hari.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa lembaganya memandang serius setiap kendala dalam pelaksanaan program MBG karena program ini berkaitan langsung dengan pelayanan kepada para siswa di sekolah. Menurutnya, program MBG merupakan program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat sehingga seluruh pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP dengan disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi.
Nanik juga menegaskan bahwa keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh kembali terjadi karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan program bagi para penerima manfaat. Oleh karena itu, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem distribusi, pengelolaan bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan menjelaskan bahwa investigasi awal menemukan adanya kendala pada kesiapan bahan baku dari pemasok. Hal tersebut berdampak pada proses pengemasan hingga pengiriman paket MBG kepada sekolah penerima manfaat sehingga distribusi tidak berjalan sesuai jadwal.
Peristiwa tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah video keluhan mengenai keterlambatan distribusi paket MBG beredar luas di media sosial. Dalam salah satu kejadian, paket makanan bahkan tidak dapat diterima oleh pihak sekolah pada hari yang sama karena proses pengiriman dilakukan setelah gerbang sekolah ditutup.
BGN memastikan bahwa paket makanan yang tidak dapat disalurkan pada hari kejadian tidak didistribusikan kembali jika berpotensi menurunkan kualitas makanan. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan menggunakan bahan makanan yang baru dan layak konsumsi. Selain itu, BGN juga melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
sumber : www.bgn.go.id
