CIANJUREKSPRES.ID– Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan fitur baru bertajuk Angkut ODGJ melalui aplikasi Sapawarga. Layanan digital ini dirancang untuk memperbaiki sistem penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya dalam proses penjemputan, pengangkutan, hingga rujukan ke rumah sakit.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa penanganan ODGJ di wilayah Jawa Barat membutuhkan sistem yang terintegrasi dan memiliki alur tanggung jawab yang jelas. Langkah tersebut dilakukan agar pasien tidak lagi dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian pelayanan.
Dedi mengungkapkan, selama ini masih ditemukan persoalan koordinasi antardaerah dalam menangani ODGJ. Bahkan, pasien bisa berpindah-pindah wilayah karena tidak adanya kepastian pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganannya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan klasik yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh saling melempar tanggung jawab ketika menangani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa.
Melalui fitur Angkut ODGJ yang tersedia di aplikasi Sapawarga dan dapat diakses melalui angkutodgj.jabarprov.go.id, seluruh tahapan penanganan pasien akan tercatat dan dipantau secara digital.
Dedi menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau proses penjemputan hingga pengiriman pasien ke rumah sakit rujukan. Dengan begitu, data pasien, jalur pengangkutan, serta instansi yang bertanggung jawab dapat diketahui secara lebih jelas.
Fitur ini juga dapat digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta rumah sakit rujukan untuk memantau perkembangan penanganan setiap pasien. Pemerintah berharap tidak ada lagi pasien yang terlantar selama proses pengangkutan maupun mengalami penolakan tanpa kejelasan tindak lanjut.
Selain memperbaiki koordinasi pelayanan, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar berkomitmen memberikan pendampingan dan perawatan kepada ODGJ hingga kondisi kesehatannya membaik. Setelah dinyatakan pulih, pasien akan diupayakan kembali kepada keluarga.
Apabila keluarga tidak mampu menerima atau menghadapi kendala biaya pengobatan, pemerintah provinsi akan berupaya memberikan bantuan agar proses perawatan tetap berjalan. Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh meninggalkan pasien sebelum penanganannya benar-benar tuntas.
Menurutnya, penanganan ODGJ bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat setiap orang. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan tindakan sendiri atau main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di lingkungan sekitar.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh provokasi maupun stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Pemprov Jawa Barat melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota. Data yang terkumpul melalui aplikasi nantinya menjadi bahan untuk menyusun kebutuhan anggaran, penyediaan obat-obatan, fasilitas perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.
Dedi berharap pemanfaatan teknologi digital dapat membuat pelayanan terhadap ODGJ di Jawa Barat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan manusiawi. Ia menargetkan tidak ada lagi ODGJ yang terlantar karena seluruh proses penanganannya dapat dipantau oleh instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan keberadaan ODGJ melalui aplikasi Sapawarga perlu melengkapi laporan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon seluler.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi data. Apabila laporan dinyatakan sesuai, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi pasien.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, selanjutnya ditentukan tempat perawatan yang sesuai, baik di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat maupun rumah sakit lainnya. Setelah itu, dokter akan memberikan penanganan medis lanjutan hingga pasien dinyatakan dapat kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakat.
Proses pelayanan tidak berhenti setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dinas Kesehatan Jawa Barat akan turut memantau kondisi pasien, dengan dukungan puskesmas untuk memastikan pengobatan dan pelayanan kesehatan tetap berkesinambungan.
Adi menambahkan, masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan laporan melalui aplikasi Sapawarga dengan memasukkan nomor tiket pengaduan atau NIK yang digunakan saat pelaporan.
Menurutnya, kehadiran fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.
Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, setiap pengaduan diharapkan dapat diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh instansi yang berwenang sesuai tugas masing-masing.
Pemprov Jawa Barat berharap inovasi ini mampu mengakhiri persoalan penanganan ODGJ yang selama ini terkendala koordinasi antardaerah. Melalui sistem yang lebih terstruktur, pasien diharapkan memperoleh pelayanan yang layak, berkelanjutan, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
