Aria Bima Minta Evaluasi Pemilu 2019 dan 2024 Jadi Pijakan Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Bali, Denpasar. (20/11/2026). (Foto : dpr.go.id)

CIANJUREKSPRES.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 harus menjadi pijakan utama dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Langkah ini dinilainya krusial agar pembaruan regulasi kepemiluan benar-benar menjawab persoalan empiris di lapangan, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.

“Pengalaman 2019 dan 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih relevan dipertahankan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang membutuhkan rekonstruksi norma secara mendasar,” ujar Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan evaluasi dua kali pelaksanaan pemilu serentak tersebut, ia menilai masih terdapat banyak catatan kritis yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi, termasuk menurunnya kompetensi pemilih. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI membutuhkan kajian empiris dan masukan objektif dari kalangan perguruan tinggi guna membedah berbagai celah regulasi yang ada.

“Kita menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Menanggapi agenda evaluasi tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan catatan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayahnya yang mencatatkan tingkat partisipasi pemilih Pilpres sebesar 83,34 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 81,7 persen. Ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kesiapan pemerintah daerah, termasuk dukungan alokasi anggaran bagi KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan.

“Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan pemerintah daerah, pendidikan politik masyarakat, serta dukungan keamanan. Berbagai hal ini kami harap dapat menjadi masukan bagi Panja dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan,” papar Wayan Koster.

Sebagai informasi tambahan, kunjungan kerja di Bali ini turut melibatkan rektor dan guru besar dari empat perguruan tinggi, yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional Bali.

Forum ini membedah sejumlah isu strategis pasca-Pemilu 2019 dan 2024, mulai dari evaluasi sistem proporsional terbuka, desain keserentakan pemilu, reformulasi parliamentary threshold, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hingga kedudukan hukum Sirekap.

Seluruh catatan empiris dari Pemerintah Provinsi Bali dan rekomendasi akademik tersebut akan dirangkum menjadi dokumen inventarisasi permasalahan Pemilu 2019 dan 2024. Dokumen ini akan menjadi landasan Komisi II DPR RI dalam menyusun rumusan norma dan perubahan pasal RUU Pemilu pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.(dpr.go.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *