JAKARTA,CIANJUREKSPRES.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membagi tim verifikasi kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi tiga kelompok kerja (pokja).
Anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan pembagian tugas itu dibahas dalam rapat tim verifikasi pada Jumat 20 November 2026.
“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Dibagi tiga pokja. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya,” kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari disway.id.
Hinca sendiri tergabung dalam Pokja 2. Dia menyebut pokjanya bertugas memverifikasi persyaratan yang berkaitan dengan ranah hukum, termasuk pengecekan ke pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu, LHKPN,” ujarnya.
Meski demikian, Hinca mengaku tidak mengingat secara rinci siapa saja anggota yang masuk ke pokja pengecekan LHKPN. “Wah, kalau aku tak ingat lah aku ya, kan. Dari sekian banyaknya dibagi lah,” imbuhnya.
Hinca menegaskan tim verifikasi tidak hanya memeriksa dokumen di ruang rapat. Setiap anggota pokja akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran persyaratan kandidat.
“Nanti kita akan ke lapangan dan ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan, gitu,” kata Hinca. Waktu kerja tim verifikasi di lapangan, menurutnya, berlangsung selama tujuh hari.
Senada, anggota tim verifikasi Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan pemeriksaan akan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan usia dan ijazah dipastikan menjadi bagian yang diverifikasi.
“Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” ujar Hidayat.
Tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Agenda puncaknya adalah Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026 untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden pengganti Gibran. Gibran sendiri telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).
Dengan pembagian tiga pokja ini, MPR berharap seluruh persyaratan kandidat cawapres pengganti Gibran dapat diperiksa secara mendalam dan transparan sebelum masuk ke tahap pemilihan di sidang paripurna.












