CIANJUREKSPRES.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penyempurnaan design Ibu Kota Nusantara (IKN) dijelaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Salah satu fokus utama Presiden Prabowo adalah konsep design penambahan embung-embung sebagai dari perencanaan kawasan. Sebagai informasi, embung merupakan bangunan penampung air buatan berskala kecil berupa kolam atau cekungan. Ini berfungsi menampung kelebihan air hujan pada musim penghujan dan menyimpannya sebagai cadangan di musim kemarau.
“Desain itu kan dalam artian luas juga ya. Termasuk fungsinya, misalnya sebuah kawasannya ini perlu di perhatikan desainnya, contoh misalnya penambahan embung-embung,” kata Pras kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 15 Januari 2026 dilansir dari disway.id.
Pras menambahkan, penambahan embung-embung itu dikarenakan kondisi memperhatikan iklim dan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah IKN yang berada di pulau-pulau berhutan.
“Karena di sana kan masalah iklim, satu seperti cuaca panas, kedua adanya potensi karena di wilayah yang pulau yang banyak hutan, ada juga potensi kebakaran hutan,” jelasnya.
Untuk itu, kata Pras, Presiden meminta agar desain kawasan IKN mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko tersebut. Dia menjelaskan bahwa Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono telah mencoba dengan memasang sensor.
“Jadi diminta untuk itu juga dipikirkan desain-desain untuk mengantisipasi. Kemarin kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang metode dipasang sensor, ini diminta uji coba terus,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan koreksi terhadap desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur saat bermalam di IKN pada Senin 12 Januari 2026.
“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Selasa, 13 Januari 2026.
Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud.
“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” lanjut Pras.
Prasetyo menjelaskan bahwa sejak awal Presiden memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujarnya.
