Empat Cakades Langensari Karangtengah Siap Biayai PSU Pilkades, Kuasa Hukum: Dengan Beberapa Syarat

Empat Cakades Langensari Karangtengah Siap Biayai PSU Pilkades, Kuasa Hukum: Dengan Beberapa Syarat
Kuasa hukum Cakades dari LBH Keadilan, Shalatuddin Z, menyerahkan surat permohonan yang ditujukan pada Bupati Cianjur melalui staf di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jumat 20 November 2026.

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.ID – Empat calon kepala desa (cakades) Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur siap membiayai proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkades Serentak Digital di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Shalatuddin Z dari LBH Keadilan yang merupakan salah satu kuasa hukum para cakades saat menyampaikan permohonan pemeriksaan dan penyelesaian keberatan hasil pemilihan kepada Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Fedian pada Jumat 20 November 2026.

“Klien kami menyanggupi untuk membiayai jika PSU memungkinkan dilaksanakan dengan beberapa syarat, yakni PSU dilakukan secara manual, bukan digital dan tidak melibatkan calon nomor urut 1 jika menurut pemerintah dia layak didiskualifikasi,” ujar Shalatuddin.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah mengirim surat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur untuk meminta pemeriksaan pada para panitia Pilkades Langensari pasca insiden mundurnya mereka dua hari setelah pemilihan.

“Ini kan aneh, Minggu 8 November 2026 dilaksakan Pilkades Digital, lalu pada Selasa 10 November 2026 mereka (panitia Pilkades Langensari) mengundurkan diri semua. Sementara proses Pilkades secara utuh belum benar-benar selesai, mereka belum melaporkan hasil pemilihan sesuai aturan pada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD),” kata Shalatuddin mengungkapkan.

Akibatnya, BPD disebut tak memiliki dokumen hasil dari Pilkades Digital di Desa Langensari.

“Ini aneh. Selanjutnya saat mantan ketua panitia Pilkades Langensari dipertemukan dengan ketua BPD diakui tidak ada laporan resmi hasil Pilkades. Jadi penetapan nomor urut 1 sebagai pemenang itu dari mana asalnya,” katanya.

Diketahui, tim kuasa hukum yang terdiri atas Advokat Shalatuddin Z, Muztaba Kamal, Firly Sopirmas, dan Maulidya Rahma Agustina, menyatakan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SKH/LBH-K/XI/2026 tertanggal 15 November 2026.

Keempat calon yang memberikan kuasa tersebut masing-masing adalah Cakades nomor urut 2, Aceng Saepulloh, Cakades nomor urut 3, Samiran, Cakades nomor urut 4, Sanusi, dan Cakades nomor urut 5, Komar Budiawan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kabupaten Cianjur, Arif Purnawan menyebutkan, dirinya tak pernah mendengar adanya PSU di tingkat Pilkades. Pasalnya, untuk membuka kotak hasil suara merupakan kewenangan Pengadilan, bukan panitia di tingkat kabupaten.

“Meski begitu, kita akan musyawarahkan di tingkat akar rumput (grassroot) sampai seberapa jauh kesalahan yang ditemukan berimbas pada hasil pemenangan,” ungkap Arif.

Setelahnya, dirinya sebagai bagian dari panitia akan berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan Pilkades di Desa Langensari agar tak berlarut-larut.

“Tapi yang namanya demokrasi, ketika sudah ada kegiatan (pemilihan), hal seperti itu (gugat menggugat) selalu terjadi. Itu jadi tugas kita semua untuk menyelesaikan. Kalau mereka mau menuntut ya itu hak mereka,” ujarnya.

Arief menyebutkan soal dugaan “barcode” yang tercecer di tanah, merupakan surat panggilan bagi warga yang masuk DPT, bukan surat suara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *