CIANJUREKSPRES.ID– KOPRI PCPMI Kabupaten Cianjur mendesak Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cianjur segera melakukan kajian dan menyusun draf Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Cianjur.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen KOPRI PCPMI dalam mengawal aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui forum resmi DPRD. Organisasi tersebut menilai, hasil RDP perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret pemerintah daerah agar tidak berhenti sebatas pembahasan dan catatan administratif.
Ketua KOPRI PCPMI Kabupaten Cianjur, Tela Mutia, menegaskan bahwa persoalan sosial yang menjadi perhatian organisasinya membutuhkan respons serius dari pemerintah daerah.
“Kami tegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap tidak serius. Ini merupakan persoalan yang kami pandang sudah mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Jangan sampai hasil RDP hanya menjadi catatan administratif tanpa ada tindak lanjut yang konkret. Pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusannya melalui langkah kebijakan yang jelas dan terukur,” tegas Tela Mutia.
Selain mendorong percepatan penyusunan draf Perbup, KOPRI PCPMI juga meminta Bagian Hukum Setda melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses perancangan regulasi tersebut.
Sejumlah elemen yang diusulkan untuk dilibatkan antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh agama lintas organisasi, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, praktisi hukum, tenaga ahli, serta unsur masyarakat lainnya.
Menurut KOPRI PCPMI, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang disusun memiliki landasan kajian yang komprehensif, baik dari sisi sosial, keagamaan, akademis maupun yuridis.
Organisasi tersebut juga mengingatkan agar penyusunan regulasi tidak hanya menjadi proses administratif di lingkungan birokrasi, tetapi turut membuka ruang partisipasi publik.
“Kami tidak ingin penyusunan regulasi ini hanya menjadi pekerjaan administratif di atas meja birokrasi. Persoalan yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat harus dibahas secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kapasitas dan kepentingan. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan tanpa mendengar suara masyarakat yang nantinya akan terdampak oleh kebijakan tersebut,” lanjutnya.
KOPRI PCPMI menilai pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam merespons persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Meski demikian, setiap kebijakan yang dirumuskan harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung kajian akademis dan sosiologis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sebagai bagian dari pengawalan hasil RDP, KOPRI PCPMI Kabupaten Cianjur mendorong Bagian Hukum Setda agar dapat menyelesaikan dan menyiapkan draf awal Peraturan Bupati paling lambat Jumat, 13 November 2026.
Tanggal tersebut menjadi tenggat waktu yang diusulkan KOPRI PCPMI agar tindak lanjut hasil RDP memiliki target yang jelas dan tidak mengalami penundaan tanpa kepastian.
KOPRI PCPMI memahami bahwa penyusunan produk hukum daerah membutuhkan tahapan, kajian, serta proses harmonisasi. Namun, menurut organisasi tersebut, tahapan itu perlu segera dimulai dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam hal substansi, KOPRI PCPMI menegaskan bahwa regulasi yang dirancang harus diarahkan pada penanganan persoalan sosial secara proporsional, edukatif, dan preventif. Selain itu, penyusunannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia serta tidak menjadi instrumen diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
KOPRI PCPMI Kabupaten Cianjur menyatakan akan terus memantau perkembangan tindak lanjut hasil RDP dan meminta Bagian Hukum Setda memberikan kejelasan mengenai langkah konkret yang akan dilakukan.
Organisasi tersebut berpandangan bahwa keberhasilan sebuah RDP tidak hanya diukur dari jumlah pihak yang hadir maupun pembahasan yang berlangsung, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai RDP hanya menjadi panggung formalitas demokrasi. Ketika masyarakat sudah menyampaikan aspirasi melalui jalur kelembagaan, maka pemerintah harus memberikan respons yang nyata. Kami meminta keseriusan, keterbukaan, dan kepastian tindak lanjut. Aspirasi masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
KOPRI PCPMI Kabupaten Cianjur berharap pemerintah daerah segera memberikan respons atas desakan tersebut sehingga hasil RDP bersama DPRD memiliki kejelasan tindak lanjut melalui mekanisme pembentukan kebijakan daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum.
