CIANJUR, CIANJUREKSPRES.ID – Sekretariat Panitia Pilkades Serentak 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa polemik pascapelaksanaan Pilkades di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, akan dibahas bersama Panitia Pilkades tingkat kabupaten.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sekaligus Sekretariat Panitia Pilkades Serentak DPMD Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, pada Rabu 11 November 2026.
Dendi mengungkapkan, berdasarkan hasil audiensi yang digelar di Aula Kantor Desa Langensari pada Selasa 10 Februari 2026, Panitia Pilkades Desa Langensari saat ini berstatus mengundurkan diri.
“Kita, berdasarkan arahan Pak Asisten Daerah (Asda), seluruh dokumen kemarin akan kita kaji lagi,” ucap Dendi.
Dia menjelaskan bahwa dokumen yang dimaksud meliputi surat pengunduran diri panitia pilkades, berita acara hasil aksi unjuk rasa, serta berkas lainnya yang relevan untuk dibahas bersama panitia tingkat kabupaten.
“Setelah pembahasan dengan panitia kabupaten selesai, kita akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kita lihat bagaimana hasil kajian dan kesepakatannya di tingkat kabupaten nanti,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dendi menyebutkan bahwa dalam aksi unjuk rasa yang digelar warga, salah satu tuntutan utamanya adalah pembubaran panitia pilkades serta pernyataan bahwa pelaksanaan Pilkades tersebut gagal.
“Dalam waktu dekat akan segera dibahas. Saat ini kami juga masih mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkades,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, menggeruduk kantor desa pada Senin (9/11/2026). Mereka menuntut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Langensari diulang karena tidak puas dengan hasil pemungutan suara yang memenangkan calon kepala desa nomor urut 1.
Warga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkades, khususnya terkait dugaan pelanggaran regulasi dan praktik politik uang. Oleh karena itu, mereka meminta agar hasil pemilihan tersebut segera dievaluasi dan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
