CIANJUR,CIANJUREKSPRES.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wahyudin, resmi merampungkan agenda Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026/2027.
Selama enam hari turun langsung ke masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, legislator PKS ini menjaring berbagai aspirasi dan keluhan krusial yang tengah dihadapi oleh warga.
Dalam keterangannya, Wahyudin mengungkapkan bahwa persoalan data kesejahteraan, insentif keagamaan, lapangan kerja lokal, hingga akses kesehatan gratis menjadi sorotan utama yang dikeluhkan oleh konstituennya.
Polemik Angka Desil dan Bansos PIP
Salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi warga adalah kebingungan terkait perubahan angka desil dalam data kemiskinan. Banyak warga mengeluhkan bahwa angka desil yang tercatat saat ini tidak sesuai dengan fakta dan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya di lapangan.
Dampaknya, banyak keluarga kurang mampu yang merasa haknya terabaikan. Bahkan banyak orangtua mengeluhkan anaknya tidak lagi mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Warga pun mendesak pemerintah daerah segera turun tangan memberikan solusi dan melakukan validasi ulang data agar bantuan sosial tepat sasaran,” kata Wahyudin, Sabtu 7 November 2026.
Pertanyakan Insentif Guru Ngaji dan Kesehatan Gratis
Isu sensitif juga datang dari para pengurus lingkungan dan tokoh agama. Perwakilan RT, RW, dan para pengajar keagamaan mempertanyakan kebijakan terkait hilangnya insentif bagi guru ngaji. Warga menyayangkan insentif tersebut tidak lagi berjalan di bawah kepemimpinan bupati yang baru. Mereka berharap pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran tersebut, meskipun dengan nominal yang disesuaikan.
“Selain itu, program berobat gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga memicu kebingungan. Warga mengaku masih mempertanyakan mekanisme dan regulasi yang jelas agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa biaya tersebut secara mudah,” papar Wahyudin yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur.
Tuntutan Prioritas Tenaga Kerja Lokal
Lebih lanjut Wahyudin mengatakan, di sektor ketenagakerjaan, pihak desa dan kelurahan yang wilayahnya memiliki kawasan industri atau pabrik mengeluhkan sistem rekrutmen perusahaan. Pasalnya, pihak perusahaan dinilai lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah, sementara warga setempat justru banyak yang ditolak.
” Jika memang ada kualifikasi atau persyaratan khusus yang dibutuhkan, pihak perusahaan diminta menyampaikannya secara terbuka agar warga lokal dapat mempersiapkan diri dan memenuhi kualifikasi tersebut,” jelasnya.
Wahyudin menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi yang dikumpulkan selama enam hari reses ini akan ditelaah dan diperjuangkan mrlalui rapat-rapat komisi dengan dinas terkait. Pihaknya berkomitmen mengawal dan mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur agar segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak tersebut.
