CIANJUREKSPRES.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut setara dengan 63,89 persen dari total pagu anggaran MBG yang tersedia sebesar Rp218,77 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi dan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan serta penyaluran program MBG hingga akhir 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan capaian realisasi anggaran tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pembenahan tata kelola program yang terus dilakukan lembaganya. Pembenahan mencakup penyesuaian sasaran penerima manfaat hingga peningkatan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Sudaryono, pembenahan diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis, 17 September 2026.
Anggaran MBG tersebut merupakan bagian dari keseluruhan pagu anggaran BGN Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah melalui proses penajaman belanja.
Sebelum dilakukan penajaman, total anggaran BGN mencapai Rp268 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp255,83 triliun dan anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp12,17 triliun.
Setelah penajaman, total pagu anggaran BGN menjadi Rp229,75 triliun. Dari jumlah tersebut, Program Pemenuhan Gizi Nasional memperoleh alokasi sebesar Rp221,30 triliun, sedangkan Dukungan Manajemen mendapatkan Rp8,45 triliun.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional tersebut, sebanyak Rp218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan untuk pelaksanaan MBG. Sementara Rp2,53 triliun atau 1,14 persen digunakan untuk kegiatan teknis pemenuhan gizi di luar MBG.
Adapun anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun mencakup gaji dan tunjangan sebesar Rp7,19 triliun, operasional serta pemeliharaan kantor sebesar Rp494,48 miliar, dan dukungan manajemen nonoperasional sebesar Rp762,86 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN sampai 16 September 2026 mencapai Rp143,04 triliun atau 63,83 persen dari total pagu Rp229,75 triliun.
Berdasarkan program, realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional tercatat sebesar 63,89 persen, sedangkan Dukungan Manajemen mencapai 60,71 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai 64,33 persen, Belanja Barang sebesar 63,82 persen, dan Belanja Modal mencapai 71,03 persen.
Sementara berdasarkan fungsi anggaran, realisasi Fungsi Ekonomi berada di angka 61,28 persen, Fungsi Kesehatan 65,80 persen, dan Fungsi Pendidikan sebesar 63,68 persen.
MBG Jangkau 56,99 Juta Penerima
Dari sisi penerima manfaat, data per 31 Agustus 2026 menunjukkan program MBG telah menjangkau sekitar 56,99 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut setara dengan 76,45 persen dari target sebanyak 74,56 juta penerima manfaat.
BGN menjelaskan adanya perbedaan tanggal antara data realisasi anggaran dan data penerima manfaat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh proses penyelarasan siklus sinkronisasi data penerima manfaat setiap bulan.
Menurut BGN, pemisahan waktu pencatatan dilakukan untuk menjaga ketepatan, akurasi, dan akuntabilitas data dalam pelaksanaan program.
Sudaryono menambahkan bahwa angka penerima manfaat tersebut masih bersifat sementara karena BGN masih melakukan pembenahan tata kelola MBG.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah refocusing penerima manfaat agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran. Dalam proses tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
Penyaluran selanjutnya akan lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah yang memiliki kebutuhan intervensi gizi lebih tinggi.
Sudaryono menegaskan bahwa pengurangan jumlah sasaran tersebut bukan berarti program MBG dihentikan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari penataan program agar pelaksanaan MBG dapat berlangsung secara bertahap sesuai kesiapan layanan.
“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper), pagu awal penyaluran MBG tercatat sebesar Rp248,29 triliun. Setelah dilakukan penajaman belanja sebesar Rp29,51 triliun, pagu yang tersedia menjadi Rp218,77 triliun.
Hingga 16 September 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan MBG hingga penghujung tahun.
