CIANJURESKPRES.ID- Pemerintah terus mempercepat pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan percepatan pembangunan SPPG dilakukan dengan mengacu pada data kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan Program MBG benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Nias, serta sejumlah wilayah 3T lainnya sebagai prioritas percepatan pembangunan dan aktivasi SPPG.
Semula penyelesaian pembangunan ditargetkan dalam waktu satu bulan. Namun, pemerintah memutuskan untuk mempercepat proses tersebut menjadi satu minggu agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat di daerah prioritas.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Sudaryono.
Selain membahas percepatan pembangunan SPPG, Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan atau mempercepat pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan dan operasional SPPG dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah sehingga tidak ada ruang bagi praktik percaloan maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tetap akuntabel dan berintegritas,” tegasnya.
Melalui percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin merata, tepat sasaran, dan mampu mempercepat upaya penurunan stunting serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat di seluruh Indonesia.
