Tak Miliki Road Map yang Jelas, CGW Sebut Program UHC Tak Akan Terasa Bagi Masyarakat Cianjur

CGW
Cianjur Government Watch (CGW) saat silaturahmi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengenai Program UHC.(Dok. CGW)

CIANJUREKSPRES.ID – Cianjur Government Watch (CGW) menyebut Program Universal Health Coverage (UHC) tidak akan terasa bagi masyarakat Kabupaten Cianjur. Pasalnya, Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis tidak memiliki road map (peta jalan) yang jelas tentang skema UHC.

“Setelah kita bersilaturahmi ke dua dinas. Yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, kami berpendapat target UHC bagi masyarakat Cianjur tidak akan terasa karena Pemda Cianjur dalam hal teknis operasional pelaksanaan yang dikomandoi oleh Dinkes tidak memiliki road map yang jelas tentang skema UHC,” ujar Koordinator Advokasi CGW, Ilyas dalam keterangan tertulisnya, Rabu 29 April 2026.

Menurutnya, terdapat indikasi yang menyebabkan hal tersebut. Yakni, masih simpang siurnya sumber data orang yang didaftarkan oleh Pemda Cianjur.

“Orang yang sudah didaftarkan hampir pasti tidak mengetahui bahwa dirinya terdaftar/didaftarkan oleh Pemda Cianjur karena tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat,” kata Ilyas.

“Karena orang yang sudah didaftarkan tidak tahu dirinya terdaftar, maka otomatis juga tidak tahu manfaat kegunaan dari program tersebut,” sambungnya.

Ilyas mengatakan, program UHC merupakan dambaan masyarakat dengan gambaran setiap warga yang memerlukan layanan kesehatan ketika sakit cukup dengan KTP saja. Hal ini diperkuat dengan beberapa kali pernyataan Bupati Cianjur di berbagai kesempatan.

Dimana syarat untuk memperoleh status UHC yakni, 95 persen masyarakat dari jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur harus terdaftar. Kemudian tingkat keaktifannya 80 persen.

“Keinginan Bupati itu terlihat serius dengan meningkatnya anggaran di dinas kesehatan. Pemda Cianjur menggelontorkan dana sebanyak Rp293.672.736.000 untuk tahun 2026,” katanya.

Ilyas pun menegaskan, jika Dinas Kesehatan tidak segera membuat alur yang jelas, uang yang Hampir Rp300 miliar tersebut tidak akan sepadan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat.

“Dan bahkan, keinginan Bupati untuk mengakses layanan kesehatan cukup dengan KTP terancam tidak terbukti,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *