CIANJUREKSPRES.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di seluruh 27 kabupaten/kota mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan potensi bencana selama musim hujan.
Terdapat lima jenis bencana yang menjadi perhatian pemerintah, yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Teten Ali Mulku, menjelaskan bahwa penetapan status siaga darurat tersebut dilakukan seiring mulai meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026.
Menurut Teten, BPBD Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas personel agar lebih siap dalam melakukan penanganan ketika terjadi keadaan darurat.
Persiapan tersebut mencakup pelatihan water rescue, medical first response (MFR), dan vertical rescue. Kegiatan ini juga melibatkan BPBD di tingkat kabupaten dan kota.
“Kami telah melakukan pelatihan water rescue, medical first respon (MFR), vertical recue dan lainnya yang melibatkan BPBD kabupaten/kota juga,” ujar Teten, Selasa (17/11/2026).
Selain meningkatkan kesiapan personel, Pemprov Jabar juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan status siaga darurat bencana. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Teten turut mengingatkan masyarakat agar berperan aktif dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi.
Masyarakat juga diminta mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing, menyiapkan tas siaga bencana, serta menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat sampah.
Apabila terjadi keadaan darurat, warga diimbau mengikuti arahan petugas dan segera menghubungi pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan.
BPBD Jawa Barat menyediakan layanan pengaduan dan informasi kebencanaan melalui nomor 08999404629. Masyarakat juga dapat menghubungi BPBD kabupaten/kota sesuai wilayah masing-masing.
Penetapan status siaga darurat hingga 30 April 2027 menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana selama musim hujan. Kesiapan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi di Jawa Barat.












