Mulai Januari 2027, PPPK Paruh Waktu di Daerah Direncanakan Beralih Menjadi PPPK Penuh Waktu

Mulai Januari 2027, PPPK Paruh Waktu di Daerah Direncanakan Beralih Menjadi PPPK Penuh Waktu
Mulai Januari 2027, PPPK Paruh Waktu di Daerah Direncanakan Beralih Menjadi PPPK Penuh Waktu

CIANJUREKSPRES.ID- Pemerintah menyiapkan kebijakan perubahan status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerah menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Dalam rencana tersebut, pembiayaan para pegawai akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan itu disampaikan Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menteri Keuangan menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian status kerja bagi PPPK di daerah sekaligus memastikan kebutuhan belanja pegawai dan operasional pemerintahan daerah dapat terpenuhi.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Jumlah anggaran itu masih berpotensi mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan pembiayaan program.

Selain perubahan status PPPK paruh waktu, pemerintah turut menyiapkan skema pembiayaan bagi pegawai daerah berstatus PPPK yang selama ini masih dibayarkan melalui anggaran pemerintah daerah.

Pemberian kesempatan agar pembiayaan pegawai tersebut dapat dialihkan kepada Pemerintah Pusat akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan fiskal Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Selain memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam menjalankan pelayanan publik, langkah tersebut juga diarahkan untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi aparatur pemerintahan di daerah.

Meski demikian, berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan tertanggal 14 September 2026, kebijakan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tersebut masih disampaikan sebagai rencana pemerintah yang akan mulai diterapkan pada Januari 2027.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *