CIANJUR,CIANJUREKSPRES.ID – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar kepada bank bjb pada 2027 mulai bergulir di meja pembahasan anggaran. Dana jumbo yang diproyeksikan untuk mengebut betonisasi 30 titik ruas jalan kabupaten sepanjang 50 kilometer ini menjadi pertaruhan besar pemerintah daerah mulai dari ketepatan perencanaan, kesiapan kapasitas fiskal untuk melunasinya hingga pengawasan ketat agar proyek tidak terhambat cuaca maupun persoalan kualitas.
Untuk menelusuri proses perencanaan awal, target capaian, skema pengembalian pinjaman, hingga pola pengawasannya, Cianjur Sukabumi Ekspres mewawancarai sejumlah pemangku kebijakan terkait di lingkungan Pemkab Cianjur.
Dari aspek perencanaan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur, Rustanto, memaparkan bahwa rencana pinjaman ini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Nomor 4 Tahun 2025, khususnya pada misi keempat dengan sasaran meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi, berkualitas, dan sesuai tata ruang.
” Makanya target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD 2025-2029 kan itu periodisasi selama 5 tahun ke depan. Targetnya telah ditetapkan dari baseline kita di 2025 itu di 77,22 persen tingkat kemantapan jalannya. Makanya di 2026 dengan target 82,25 persen, di 2027 di 87,50 persen. Makanya kan Pak Bupati menginginkan adanya akselerasi. Akselerasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan,” katanya kepada Cianjur Sukabumi Ekspres beberapa waktu lalu.
Rustanto menjelaskan, terdapat beberapa hal yang melandasi Pemkab Cianjur mengajukan pinjaman daerah di 2027. Salah satunya berdasarkan hasil evaluasi dari 2024 ke 2025 terdapat peningkatan jalan mantap kabupaten sebesar 2,16 persen. Kemudian target prioritas di dalam RPJMD terkait dengan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan, serta surat edaran Gubernur Jawa Barat perihal alokasi anggaran untuk pemenuhan infrastruktur jalan, jembatan, dan PJU yang berkisar antara 7,5 sampai 10 persen dari belanja daerah yang sudah berlaku mulai 2026.
“Makanya karena adanya kebutuhan kolaborasi antara kabupaten/kota dengan provinsi bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkan percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan. Nah dari situ makanya ada kajian dari PUTR terkait untuk pembangunan infrastruktur jalan melalui pinjaman daerah tahun 2027,” paparnya.
Dia mengatakan, dalam tahap perencanaan daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah telah terakomodasi dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2026 tentang RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2027. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah tersebut telah resmi masuk dalam tahapan perencanaan yang ditetapkan melalui Perbup.
” Kewenangan terkait untuk kajian sudah dilaksanakan oleh Dinas PUTR, terus kemudian untuk pemerataan dan distribusi itu di situ sudah ada semua. Nah dari Perbup ditindaklanjuti melalui rencana kerja SKPD yang ditetapkan oleh Pak Bupati, tapi itu Renja (rencana kerja) yang diusulkan dari Dinas PUTR-nya. Makanya Perbup itu jadi salah satu dasar nanti untuk Perbup RKPD dan Perbup Renja Tahun 2027 untuk proses penganggaran di KUA-PPAS 2027 sampai ke RAPBD yang sekarang kan lagi proses rencana pembahasan. Itu yang bisa kami sampaikan di proses untuk perencanaan terkait untuk pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2027,” kata Rustanto.
Lebih lanjut dia memaparkan, bahwa pada dasarnya RKPD hanya memunculkan program sampai sub kegiatan secara umum dengan target pembangunan jalan sepanjang 45 kilometer dari skema pinjaman daerah. Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan (akselerasi) karena target keseluruhan di RPJMD mencapai 67 kilometer pada tahun 2027.
Adapun besaran target 45 kilometer yang tercantum dalam Perbup RKPD tersebut merupakan hasil kajian dan perhitungan dari Dinas PUTR. Sehingga untuk rincian teknis distribusinya berada di kewenangan Dinas PUTR.
” Kajian disusun oleh Dinas PUTR sebagai dasar untuk percepatan akselerasi dan kebijakan juga. Karena ada dari Dinas PUTR, terus Pak Bupati juga kan konsen terkait infrastruktur jalan. Kita di proses perencanaan ada beberapa yang memang menjadi prioritas untuk pencapaian sasaran, khususnya indikator sasaran itu ada indeks pembangunan infrastruktur dasar. Itu salah satu komponennya itu di tingkat kemantapan jalan,” kata Rustanto.
Usulkan 30 Titik
Terpisah, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan 30 titik ruas jalan dengan total panjang sekitar 50 kilometer untuk dibiayai melalui pinjaman daerah. Seluruh ruas jalan tersebut direncanakan menggunakan konstruksi beton.
“Usulan dari pinjaman daerah ada 30 titik dengan panjang kurang lebih 50 kilometer berkonstruksi beton. Namun, selama belum diketok palu dalam APBD, angka dan titiknya belum final karena masih dibahas di Banggar,” ujar Eri saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Eri menegaskan, program ini merupakan bagian dari upaya menuntaskan seluruh jalan kabupaten sepanjang kurang lebih 1.335 kilometer. Melalui pinjaman daerah, Pemkab Cianjur menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai 90 persen pada akhir 2027.
“Kemarin juga ada keinginan Pak Gubernur untuk membantu mempercepat pencapaian target jalan mantap melalui anggaran provinsi, meskipun jumlah dan titiknya belum diketahui,” katanya.
Saat ini, Dinas PUTR tengah mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai tahap persiapan teknis. Untuk menjamin mutu pekerjaan, ke-30 paket proyek tersebut nantinya akan dikawal ketat oleh konsultan pengawas.
Eri menjelaskan, pihaknya menerapkan pola pemerataan agar setiap titik yang membutuhkan perbaikan tetap tertangani secara bertahap, sembari menuntaskan beberapa ruas prioritas seperti halnya ruas jalan Cimaskara–Pamoyanan pada tahun ini.
“Prinsipnya, target Pak Bupati seluruh jalan kabupaten harus mantap pada masa kepemimpinan beliau. Jika tahun depan kemampuan kita baru mencapai 90 persen, mudah-mudahan ada tambahan bantuan dari DAK, IJD, maupun provinsi agar capaiannya lebih tinggi,” imbuhnya.
Skema Pembiayaan Pinjaman
Sementara itu, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menyampaikan bahwa dana pinjaman tersebut difokuskan untuk puluhan titik jalan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari wilayah Cianjur selatan hingga kawasan utara.
“Ada puluhan titik. Yang ditargetkan tuntas saat ini di beberapa daerah yang saat ini menjadi perhatian yaitu Cibinong, di Naringgul, termasuk di Pagelaran, dan area Cipanas dan sekitarnya,” ungkap Wahyu.
Terkait tenor pinjaman, Wahyu menjelaskan bahwa pengembalian dana akan diangsur pemerintah daerah selama dua hingga tiga tahun, bergantung pada kapasitas fiskal daerah ke depan.
“Skema pengembaliannya kita angsur dan insyaallah lunas pada 2029. Jika kondisi anggaran mencukupi, tahun 2028 bisa selesai. Namun jika kondisinya masih sama, kemungkinan perpanjangan hingga 2029 masih terbuka,” jelasnya.
Senada dengan Bupati, Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum (Asda III) Setda Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, menjelaskan bahwa pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar tersebut diajukan ke bank bjb untuk membiayai pembangunan infrastruktur mulai 2027.
“Skemanya dua tahun, mulai dicairkan pada 2027 sesuai kebutuhan riil pembangunan jalan. Untuk pembayarannya kemungkinan berjalan pada 2028 hingga 2029,” katanya kepada Cianjur Sukabumi Ekspres, Minggu 22 November 2026.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Setda Kabupaten Cianjur, Komarudin, menegaskan bahwa proyek yang dibiayai pinjaman daerah tersebut harus berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar memperbaiki fisik jalan.
“Saya berharap titik-titik lokasinya benar-benar mampu menggerakkan perekonomian warga dan memperlancar arus lalu lintas. Kami juga akan mengawal ketat prosesnya sejak tahap pelelangan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas),” kata Komarudin kepada Cianjur Sukabumi Ekspres, belum lama ini.
Dia mendorong agar proses lelang dapat dilakukan lebih awal begitu kesepakatan anggaran tercapai. Langkah antisipatif ini dinilai penting mengingat tingginya curah hujan pada Januari hingga Maret yang berpotensi menghambat pengerjaan di lapangan.
“Karena titiknya cukup banyak, pelelangan perlu dilakukan di awal. Kami juga akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan secara berkala agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya.
Komarudin memastikan skema pinjaman tetap diarahkan ke bank bjb, sembari menunggu hasil finalisasi titik-titik pembangunan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cianjur.












