Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korban Investasi Bodong Berpeluang Mendapat Ganti Rugi

Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korban Investasi Bodong Berpeluang Mendapat Ganti Rugi
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korban Investasi Bodong Berpeluang Mendapat Ganti Rugi

CIANJUREKSPRES.ID- Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana untuk dilanjutkan ke tahap Rapat Paripurna DPR RI. Rancangan aturan ini tidak hanya menyasar hasil kejahatan korupsi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan dana, termasuk investasi bodong.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, RUU tersebut berpotensi membuka jalan bagi para korban investasi ilegal dan perdagangan saham bodong untuk memperoleh kembali kerugian mereka.

Ia menyebut, selama ini sejumlah korban mengeluhkan proses pengembalian dana yang belum memberikan kepastian. Bahkan, dalam beberapa kasus, hasil penanganan aset pelaku tidak sepenuhnya kembali kepada pihak yang mengalami kerugian.

Melalui aturan perampasan aset, Habiburokhman berharap aset milik pelaku tindak pidana yang berhasil disita dan dirampas dapat dijual, kemudian hasilnya digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman pada Rabu, 18 November 2026. Ia menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tetap menjadi tujuan utama dari penyusunan RUU tersebut.

Selain membahas manfaat bagi korban kejahatan, DPR juga memperhatikan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman menjelaskan bahwa panitia kerja bersama pimpinan DPR telah menyiapkan mekanisme pengawasan untuk mencegah undang-undang tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan ataupun sarana pemerasan.

Menurutnya, sejumlah langkah pengamanan telah disiapkan agar penerapan aturan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Setelah disetujui Komisi III DPR RI, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk melanjutkan proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, rancangan tersebut belum resmi menjadi undang-undang dan masih harus melalui tahapan legislasi berikutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *