CIANJUREKSPRES.ID – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Cianjur bersiap mengepung Pendopo Cianjur selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (23–25 November 2026). Mereka mendesak Bupati Cianjur mengeluarkan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 9,5 persen.
Aksi besar-besaran tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 3.000 buruh gabungan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Massa berasal dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Cianjur dan akan menggelar aksi secara berturut-turut untuk mengawal tuntutan kenaikan upah.
Koordinator KSPI Kabupaten Cianjur, Deni Furkon, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan buruh untuk mendapatkan kenaikan upah yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Cianjur. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah daerah memperhatikan aspirasi pekerja dalam proses penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027.
“DPC SPN Kabupaten Cianjur bersama seluruh pimpinan SPN yang berada di delapan perusahaan, serta elemen KSPI lainnya, akan turun ke jalan menyuarakan perjuangan upah 2027. Aksi ini akan berlangsung mulai Senin sampai Rabu,” kata Deni kepada Cianjur Ekspres, Jumat 20 November 2026.
Dia mengungkapkan, berdasarkan survei internal serikat pekerja dan serikat buruh, kebutuhan hidup layak di Kabupaten Cianjur berada di kisaran Rp4,4 juta. Angka tersebut menjadi salah satu dasar bagi buruh untuk mendorong kenaikan upah yang lebih berpihak terhadap kebutuhan pekerja.
Meski demikian, secara realistis KSPI menargetkan kenaikan UMK sebesar 9,5 persen. Angka tersebut mengacu pada instruksi pimpinan pusat KSPI yang menjadi pedoman perjuangan buruh di daerah.
“Kalau berdasarkan hasil survei internal, kebutuhan hidup layak itu berada di kisaran Rp4,4 juta. Namun, angka yang secara realistis dan ideal kami dorong adalah kenaikan 9,5 persen,” tegasnya.
Deni menegaskan, aksi tersebut tidak sekadar menjadi penyampaian aspirasi, tetapi juga bentuk tekanan agar pemerintah daerah memberikan rekomendasi sesuai tuntutan buruh. Bahkan, KSPI telah menyiapkan langkah untuk bertahan di sekitar Pendopo apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan hasil.
“Kalau tidak ada hasil, massa aksi tidak akan membubarkan diri dan akan terus mengepung Kantor Bupati Cianjur,” tandasnya.
Rencana aksi selama tiga hari tersebut diperkirakan menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam merespons tuntutan kalangan pekerja. Di tengah mendekatnya batas waktu penetapan UMK 2027, buruh berharap rekomendasi Bupati Cianjur tidak mengabaikan aspirasi mengenai kebutuhan hidup layak dan peningkatan kesejahteraan pekerja.












