CIANJUREKSPRES.ID – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah segera membenahi sistem pendataan dan mekanisme seleksi sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebelum memasuki tahun anggaran 2027. Pembenahan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan diprioritaskan bagi sekolah yang paling membutuhkan, khususnya yang mengalami kerusakan berat hingga berpotensi mengancam keselamatan peserta didik.
Cucun menyampaikan hal itu menyusul terungkapnya kondisi memprihatinkan dua sekolah di Jawa Barat dan Jakarta Utara dalam kurun waktu dua pekan terakhir. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bukti bahwa ketepatan sasaran program revitalisasi sekolah masih perlu dievaluasi dan mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu kasus terjadi di SD Negeri Cioray, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Pada akhir Oktober 2026, satu ruang kelas di sekolah tersebut ambruk. Sementara itu, empat ruang kelas lainnya terpaksa tidak digunakan karena dikhawatirkan mengalami keruntuhan susulan.
Pada 5 November, Polres Tasikmalaya bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat dengan dukungan bantuan dari Kementerian Sosial dan Polri. Kini, siswa kelas 1 hingga kelas 3 harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam tenda tersebut, sedangkan siswa kelas 4 hingga kelas 6 digabung dalam satu ruangan. Sebelum tenda didirikan, para siswa bahkan harus belajar di teras dan ruang guru. Ironisnya, sekolah tersebut belum mendapatkan bantuan renovasi sejak 2012.
Kondisi serupa, meski dengan persoalan berbeda, dialami siswa SMK Negeri 36 Jakarta di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Hampir dua tahun terakhir, ratusan siswa sekolah tersebut harus menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru setelah gedung sekolah mereka dibongkar pada 2025. Kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan secara bergantian dengan siswa sekolah dasar. Sejumlah siswa mengaku merasa malu dan tidak nyaman dengan kondisi tersebut.
“Ada anak-anak yang masuk sekolah dengan rasa cemas. Satu kelompok cemas karena atapnya bisa jatuh. Satu kelompok lagi cemas karena merasa direndahkan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
“Negara punya kewajiban untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan itu, dan kewajiban tersebut tertulis jelas dalam Pasal 31 UUD 1945,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Cucun menegaskan, kedua persoalan tersebut muncul ketika pemerintah tengah menjalankan salah satu program perbaikan infrastruktur pendidikan terbesar dalam satu dekade terakhir. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 80.744 satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA melalui skema swakelola. Sementara pada 2027, pemerintah menargetkan peningkatan cakupan revitalisasi menjadi 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurut Cucun, besarnya anggaran dan target pembangunan harus diimbangi dengan ketepatan dalam menentukan sekolah penerima bantuan.
“Anggarannya ada. Payung hukumnya ada. Pelaksanaannya juga sudah berjalan di puluhan ribu sekolah, dan itu patut diapresiasi. Yang perlu kita perbaiki adalah mekanisme penjaringannya,” jelas Cucun.
“Bagaimana mungkin sebuah sekolah yang kerusakannya sudah terlihat bertahun-tahun baru tertangani setelah ruang kelasnya ambruk dan beritanya viral? Ini yang harus kita evaluasi. Bagian mana dari sistem program revitalisasi sekolah kita yang masih bermasalah?” lanjutnya.
Cucun menilai, salah satu persoalan mendasar terletak pada mekanisme pendataan dan pembagian kewenangan. Selama ini, proses verifikasi calon penerima bantuan masih bertumpu pada data yang diisi secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan.
Padahal, sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah sering kali berada di wilayah yang memiliki keterbatasan kapasitas administratif. Akibatnya, sekolah yang paling membutuhkan justru berpotensi kalah dalam proses pengusulan dibandingkan sekolah lain yang memiliki kemampuan administrasi lebih baik.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengelolaan pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan kejuruan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Di sisi lain, pemerintah pusat menjalankan program revitalisasi, tetapi membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan untuk memastikan seluruh sekolah yang membutuhkan dapat terjangkau.
Menurut Cucun, ini yang terjadi di banyak daerah, yakni sekolahnya tidak masuk prioritas pusat, sementara kemampuan fiskal daerahnya terbatas.
“Kalau pola ini dibiarkan, kita akan terus mendapatkan kabar bangunan sekolah ambruk atau sekolah kekurangan ruang kelas. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari persoalan koordinasi dan keterbatasan anggaran,” tegas Cucun.
Terkait pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola, Cucun mengakui mekanisme tersebut memiliki keunggulan karena memungkinkan sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan.
“Namun, percepatan pembangunan harus tetap disertai jaminan kualitas dan pendampingan teknis yang memadai,” pesan Cucun.
Cucun mengatakan, sejak Januari 2025, ia telah meminta agar pelaksanaan revitalisasi sekolah didahului kajian teknis serta inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring dengan meningkatnya target revitalisasi pada 2027.
“Kepala sekolah itu pendidik, bukan manajer proyek. Kalau pekerjaan konstruksi diserahkan kepada mereka tanpa pendampingan teknis yang cukup, risikonya ada dua,” terang Cucun.
“Mutu bangunannya tidak terjamin dan kepala sekolah justru berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum. Keduanya tentu merugikan anak-anak. Karena itu, audit serapan anggaran saja tidak cukup. Harus ada audit mutu,” paparnya.
Secara khusus, Cucun juga menyoroti kondisi SMK Negeri 36 Jakarta. Ia berharap komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani persoalan tersebut segera diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang nyata di lapangan.
“Siswa SMK 36 bilang mereka merasa direndahkan karena harus menumpang di gedung SD. Kalimat itu harus kita dengar dengan serius. Yang rusak di situ bukan cuma bangunan. Ada rasa percaya diri anak yang ikut tergerus, dan itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan anggaran tahun berikutnya,” ucap Cucun.
Cucun juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar memastikan adanya kepastian pembangunan lanjutan sebelum melakukan pembongkaran gedung sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dalam waktu berkepanjangan.
“Karena persoalan revitalisasi sekolah tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut martabat, kenyamanan, dan kepercayaan diri peserta didik,” tukas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Sementara pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani paling lambat pada 2029. Cucun memastikan DPR RI akan mengawal pencapaian target tersebut melalui rapat-rapat di Komisi X dan Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah, serta melalui fungsi pengawasan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
Untuk memastikan program revitalisasi pada 2027 berjalan lebih tepat sasaran, Cucun mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan.
Pertama, memperbarui basis data kondisi ruang kelas melalui verifikasi langsung ke lapangan, sehingga penentuan prioritas tidak semata-mata bergantung pada pengisian data mandiri oleh sekolah.
Kedua, menyediakan jalur pengusulan darurat bagi sekolah yang ruang kelasnya telah ambruk atau berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan peserta didik.
Ketiga, memperkuat pendampingan teknis dan menerapkan audit mutu terhadap sekolah yang melaksanakan pembangunan melalui skema swakelola. Serta keempat, memastikan tersedianya skema pembelajaran sementara yang layak selama proses pembangunan berlangsung.
“Empat hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pada 2027. Kita tidak ingin lagi melihat anak-anak belajar di tenda darurat atau harus menumpang di sekolah lain selama bertahun-tahun tanpa kepastian,” sebut Cucun.
“Revitalisasi sekolah harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai programnya besar, anggarannya tersedia, tetapi sekolah yang paling membutuhkan justru tertinggal,” pungkasnya. (dpr.go.id)
