CIANJUR,CIANJUREKSPRES.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cianjur menyampaikan laporan mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat 13 November 2026.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cianjur, Esih Sukaesih Karo Karo, menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan antara Bapemperda DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cianjur serta setelah berkonsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Hukum dan HAM, disepakati sebanyak 10 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk dalam Propemperda Cianjur 2027.
Rinciannya, bahwa ke-10 raperda tersebut terdiri dari 3 raperda usul prakarsa DPRD dan 7 raperda usul pemerintah daerah.
Adapun rincian 10 judul Propemperda Tahun 2027 tersebut meliputi:
A. Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur
1. Raperda tentang Desa
2. Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual Menyimpang.
B. Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2028.
5. Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan.
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan.
7. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2026–2046.
8. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
9. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
10. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2028.
Dalam rapat paripurna tersebut, Esih juga memaparkan hasil sinkronisasi pelaksanaan perda dan peraturan bupati (perbup) yang dilakukan Bapemperda bersama perangkat daerah pada 13–14 November 2026. Dari evaluasi tersebut, ditemukan sebanyak 23 peraturan daerah baik yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan yang memerlukan perbup sebagai pedoman teknis pelaksanaannya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius agar produk hukum daerah dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat dengan berpegang pada prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Sehingga sebagai bentuk komitmen bersama antara pimpinan DPRD dan Pemkab Cianjur, dilakukan penandatanganan komitmen untuk segera menindaklanjuti perbup terkait dengan target penyelesaian di Triwulan 1 Tahun 2027.
Lebih lanjut dia mengatakan, program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum daerah, kewenangan pemerintahan, aspirasi masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah.
“Penyusunan Propemperda 2027 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan memiliki urgensi yang jelas, landasan hukum yang kuat, serta relevansi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cianjur,” ujar Esih.
Selain itu, penyusunan ini bertujuan untuk meningkatkan keselarasan hukum dengan perencanaan pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga produk hukum daerah yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan yang menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
