CIANJUREKSPRES.ID– Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan sejumlah lahan milik PTPN dan Perhutani yang berada di wilayah Jawa Barat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, lahan yang nantinya dikelola tersebut akan dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik kawasan.
Dedi menargetkan sekitar 1.000 hektare lahan dapat segera dikelola dan ditanami. Dalam pelaksanaannya, petani akan dilibatkan sebagai tenaga yang bertugas menanam sekaligus merawat tanaman dengan mendapatkan penghasilan bulanan.
Ia menyebut setiap petani akan memperoleh upah sekitar Rp2,5 juta per bulan. Dengan pembagian sekitar dua hektare lahan untuk satu orang petani, dibutuhkan sekitar 500 petani untuk mengelola lahan seluas 1.000 hektare.
Menurut Dedi, program tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkebunan sayur, termasuk wilayah Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Bandung Selatan.
Ia menyoroti rendahnya upah buruh tani di sejumlah wilayah tersebut. Berdasarkan keterangannya, masih terdapat buruh yang memperoleh upah sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000.
Dedi mengatakan, kebijakan pengelolaan lahan tidak hanya diarahkan pada aspek lingkungan, tetapi juga untuk membuka sumber pendapatan yang lebih layak bagi masyarakat sekitar.
Rencana penanaman pohon tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Desember 2026. Dalam skala yang lebih luas, Pemprov Jabar menyiapkan sekitar 4.000 petani untuk terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.
Dengan besaran upah Rp2,5 juta per orang setiap bulan, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan atau Rp120 miliar dalam satu tahun.
Dedi menilai anggaran tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari investasi lingkungan dan pencegahan dampak kerusakan ekosistem. Ia membandingkannya dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan akibat sedimentasi dan banjir di kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Menurutnya, sedimentasi di Sungai Citarum membutuhkan pengerukan dengan biaya tahunan yang dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, pemerintah juga harus menanggung berbagai biaya akibat banjir, kerusakan lingkungan, serta perbaikan infrastruktur.
Dedi juga menyinggung peran kawasan Citarum terhadap aktivitas ekonomi Jawa Barat. Keberadaan pembangkit listrik di Cirata, Saguling, dan Jatiluhur menjadi salah satu bagian penting dalam sistem ekonomi dan energi di wilayah tersebut.
Selain sektor energi, kawasan industri di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi juga memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan keberlangsungan sumber daya air di wilayah Citarum.
Karena itu, Dedi menekankan pentingnya menjaga kawasan hulu, termasuk Situ Cisanti dan Gunung Wayang. Menurutnya, kondisi lingkungan di kawasan hulu memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah hilir.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran pemerintah daerah tidak semata-mata diarahkan untuk pembangunan fisik atau proyek infrastruktur. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan.
Salah satunya melalui pemberian penghasilan kepada petani yang terlibat dalam kegiatan penanaman pohon dan pemeliharaan kawasan hutan.
